Pendirian Sarang Walet Akan Diperketat

Pengetatan pendirian sarang walet di Kabupaten Kobar akan segera dilakukan. Ini menyusul diajukannya raperda walet oleh eksekutif untuk dibahas bersama DPRD Kobar. "Masuknya raperda tentang walet ini untuk melengkapi berbagai kekurangannya. Ada beber­apa hal yang akan dimasuk­kan untuk melengkapinya," ujar anggota DPRD Kobar Tri Handoyo Putro.

Dia menjelaskan bahwa melalui perda walet ini nantinya akan menjadi reg­ulasi yang memberikan ruang bagi daerah dalam menyerap pendapatan asli daer­ah (PAD). Sebab, perda walet selama ini masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi PAD Kobar sendiri, apalagi regulasi yang yang mengatur pajak dan retribusinya belum jelas dan tegas.

Menurutnya, saat ini telah ada peraturan yang lebih tinggi mengamanatkan supaya melalui usaha pengelo­laan sarang burung walet bisa ditarik pajak dan retribusi. Dengan demikian, berkat adanya dasar regulasi yang mengaturnya, pemerintah berhak dan memiliki kewajiban untuk menarik kontribusi dari para pengusaha supaya membayar pajak dan retribusi bagi daerah.

Perda walet selama ini juga dianggap kontroversial. Sebab belum memiliki dasar regulasi untuk men­jamin community development untuk pembangunan komunitas masyarakat sekitar bangunan usaha walet ini sendiri. Oleh karena itu, melalui pembahasan, kembali perda walet ini, eksekutif dan legislatif juga bakal memikir­kan bagaimana solusi supaya penerapan aturan ini bisa memberikan manfaat lebih besar bagi daerah dan rakyat.

"Nanti kita bahas supaya perda ini bisa diimplementa­sikan dengan baik dan betul-betul bermanfaat. Bukan sebatas aturan yang menjadi dokumen daerah saja. Tapi berperan besar bagi pembangunan," urainya.

Perda walet sendiri diajukan oleh eksekutif ke DPRD berbarengan dengan sebanyak 13 perda lainnya, baik itu perda baru yang akan ditelurkan maupun sejumlah perda lainnya yang juga sama untuk dilengkapi atau direvisi. (Sumber: Radar Sampit, 8 Juli 2010)