Perda Walet Harus Perhatikan Kepentingan Masyarakat

Kotawaringin Barat

Rabu, 25 Agustus 2010 15:50

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin dan Retribusi Penangkaran Sarang Burung Walet. Anggota Komsisi C DPRD Kobar Triyanto berjanji, Raperda ini akan mengakomodasi kepentingan dua belah pihak. Yakni masyarakat dan pengusaha. Diharapkan dengan cara ini, Perda Walet nantinya tidak menjadi 'macan ompong' setelah diterapkan. "Kami akan terus pelajari lebih dalam terkait izin pendirian sarang walet ini. Karena izin pendirian ini mengacu lebih banyak ke bidang di antaranya kesehatan lingkungan, kualitas air di sekitar bangunan, limbah waletnya, serta kebijakan bunyi rekaman suara walet pada saat malam hari," tuturnya, kemarin. Dia melanjutkan, meski lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan berarti Raperda Walet akan menyulitkan pengusaha. Akan tetapi justru sebaliknya, dengan adanya Perda Walet pengusaha dapat tenang menjalankan usahanya. "Jika sudah sah ditetapkan maka Perda Izin Pembangunan Sarang Burung Walet nantinya tidak akan menyulitkan pengusaha burung walet, baik izin bangunan baru, maupun yang sudah berdiri," ujar dia. Menurutnya, tujuan utama Raperda Walat adalah sebagai payung hukum bagi pengusaha agar usaha mereka bisa dijalankan dengan aman. Usaha pembudidayaan sarang burung walet melalui rumah-rumah penangkaran, kini kian marak di Kobar. Budidaya burung walet melalui fasilitas rumah walet ini terjadi sejak sekitar lima tahun terakhir. Harga tinggi Maraknya usaha budidaya sarang burung walet terjadi setelah permintaan akan sarang burung walet tinggi, sehingga harganya terus melambung. Kondisi ini yang memancing warga untuk mengelola sarang walet melalui bangunan khusus yang dibuat di kawasan perkotaan. Perkotaan dipilih karena banyak burung walet yang berkeliaran di daerah ini. Biasanya burung-burung walet itu memanfaatkan bangunan tua atau gedung-gedung usang untuk tempat bersarang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pengusaha dengan membangun sarang burung walet. Sayangnya, karena dibangun di perkotaan, keberadaan sarang walet itu mengganggu kenyamanan warga. Selain itu, limbah walet juga berbahaya bagi kesehatan. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Harga Bensin Mahal karena Pertamina Kesiangan

Kotawaringin Barat

Rabu, 25 Agustus 2010 15:49

BERVARIASINYA harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawa- ringin Barat (Kobar) terjadi karena stok BBM yang sampai ke berbagai Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) terlalu siang. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar Abdul Yunus, kemarin. "Pemkab telah berkomunikasi dengan Pertamina Kumai. Kami meminta mereka untuk mengisi BBM lebih pagi dari biasanya. Jika sebelumnya Pertamina mengirimkan BBM pada pukul 09.00 WIB, kini kami minta dimajukan menjadi pukul 08.00 WIB," ungkap Abdul. Dia menambahkan hal itu dilakukan Pemkab Kobar untuk mengatasi antrean yang terjadi di berbagai SPBU terutama kendaraan yang ingin mendapatkan BBM jenis premium. Abdul menambahkan harga BBM jenis premium yang mencapai harga Rp7 ribu di pengecer terjadi karena hukum pasar. "Perbedaan harga premium yang terjadi Kobar adalah karena hukum ekonomi. Banyaknya permintaan menyebabkan harga premium naik. Namun, harga BBM jenis premium di SPBU tetap normal seharga Rp4.500 per liter," kata dia. Menurut dia, hingga kini belum pernah ada penetapan harga eceran tertinggi (HET) bagi bensin eceran di Kabupaten Kobar. "Pada 2008 pernah ditetapkan HET namun hanya untuk minyak tanah. HET itupun hanya berlaku di pangkalan minyak tanah saja," ujar Abdul. Padahal berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kobar Nomor 500/177/EKBANG/2008 tertanggal 29 Mei 2008, Kobar telah memiliki HET untuk berbagai jenis BBM. Berdasarkan SK tersebut, HET BBM berbeda di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kobar. Untuk Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kumai, dan Pangkalan Lada HET premium Rp6.350 per liter, solar Rp5.800 per liter dan minyak tanah Rp3.100 per liter. Untuk Kecamatan Pangkalan Banteng, HET premium Rp6.400 per liter, solar Rp5.800 per liter, dan minyak tanah Rp3.200 per liter. Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) HET premium Rp6.500 per liter. solar Rp5.950 per liter dan minyak tanah RP3.250 per liter. Sementara untuk Kecamatan Arut Utara (Aruta) HET untuk Rp6.550 per liter, solar Rp6.000 per liter, dan minyak tanah Rp3.300 per liter. Hingga kini, belum ada SK ataupun aturan yang dikeluarkan Bupati Kobar untuk mengatur masalah HET BBM yang mengoreksi SK Bupati Kobar Nomor 500/177/EKBANG/2008 tertanggal 29 Mei 2008 itu. Hal itu berarti SK Bupati tersebut masih berlaku hingga hari ini. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Kelamaan Menunggu Pansus Gagal Penuhi Jadwal

Kotawaringin Barat

Rabu, 25 Agustus 2010 15:48

PANITIA Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah melakukan aktivitasnya selama 20 hari, namun hingga kini belum melakukan apa-apa. "Kami masih menunggu data-data dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Kami sudah meminta data-data tersebut sejak Kamis (19/8). Kami harap Pemkab akan segera menyerahkan data-data tersebut karena masyarakat sudah menunggu," kata anggota Pansus DPRD Kobar Triyanto, kemarin. Pansus DPRD Kobar yang dibentuk pada 4 Agustus itu bertugas menangani temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya penyimpangan penggunaan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kobar. "Jika Pansus sudah menerima data tersebut maka baru Pansus bisa mulai bekerja. Waktu yang kami miliki sangat sedikit yaitu hanya 60 hari sejak Pansus berdiri," tegas Triyanto. Triyanto menjelaskan Pansus telah membagi jadwal kerja mereka menjadi 20 hari pertama untuk mengumpulkan data, 20 hari kedua untuk pemanggilan dinas terkait, dan 20 hari berikutnya untuk pengambilan kesimpulan. Setelah 20 hari berlalu sejak 4 Agustus, kerja pengumpulan data yang dilakukan Pansus belum selesai. Ada sebelas kasus yang akan diperiksa Pansus DPRD Kobar terkait hasil audit BPK. Di antaranya adalah kasus Pangkalan Bun Park, Alokasi Dana Desa (ADD), alih fungsi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), proyek jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama (Kolam), proyek jagung, dan pembangunan Agrotama Mandiri. Triyanto mengatakan setelah mendapatkan data dari Pemkab maka Pansus akan memanggil dinas-dinas yang terkait kesebelas kasus tersebut. "Misalnya, untuk masalah ADD maka kita akan memanggil kepala desa dan camat. Sementara untuk masalah proyek Pangkalan Bun Park, kami akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum," tegas Triyanto. "Saya berharap dalam waktu 60 hari ini Pansus bisa bekerja maksimal dan mendapatkan kerja sama yang baik dari Pemkab," pungkas dia. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pemkab Data Angkutan Lebaran

Kotawaringin Barat

Rabu, 25 Agustus 2010 15:48

DINAS Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan pendataan terhadap jumlah angkutan barang dan orang menjelang bergulirnya arus mudik Lebaran 1431 Hijriah. "Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah kongkrit armada atau jumlah angkutan yang ada di Kobar baik yang masuk trayek maupun nontrayek," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Iman Wahyudi, kemarin. Data yang diperoleh, imbuh Iman, akan digunakan sebagai data base serta antisipasi menghadapi arus mudik. Menurut dia, jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang siap beroperasi selama musim lebaran berjumlah 36 unit. "Jumlah tersebut berasal dari armada yang dimiliki sejumlah Perusahaan Otobis (PO) yang ada di Kobar seperti PO Candi Agung, PO Yessoe, PO Logos, dan Damri," ujar Iman. Dia meyakinkan bahwa jumlah armada AKDP tesebut cukup untuk mengangkut penumpang saat arus mudik lebaran dimulai. "Dishubkominfo, besok (hari ini) akan menggelar rapat koordinasi untuk persiapan angkutan lebaran. Sejumlah komponen seperti Organda akan dilibatkan dalam rapat tersebut," ucap Iman. Rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing sektor. Jalur angkutan dan perhubungan laut, misalnya. Sejauh mana kesiapan Pelni dengan kapal-kapal yang akan mereka operasikan, tiket, dan fasilitas penunjangnya seperti pelabuhan. Untuk jalur penerbangan, disiapkan kesiapan bandara dan maskapai penerbangannya. Iman menjamin bahwa persiapan arus mudik lebaran akan matang pada H-7. "Jika masih ada yang kurang maka dilakukan dan dikoordinasikan pada H-4," pungkas Iman. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Roda Pemerintahan Kobar Terganggu

Kotawaringin Barat

Selasa, 24 Agustus 2010 23:33

RODA pemerintahan dan laju pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat bisa terhambat jika pemerintah pusat tidak segera mengesahkan bupati terpilih. Saat ini saja beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah selesai dibicaran di DPRD tidak bisa segera diterapkan di lapangan, alias harus menunggu pengesahan dari bupati tetap. "Sebetulnya semakin cepat bupati disahkan, akan semakin baik pula jalannya roda pemerintahan," tukas Tri Handoyo Putro dari Komisi B DPRD Kobar, kemarin. Sedikitnya menurut Tri Handoyo, ada delapan raperda yang menunggu pengesahan bupati tetap. Di antaranya tentang pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak hotel, restoran, izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet, pajak penerangan Jalan, mineral non logam dan batuan, serta pajak hiburan. Lainnya menyangkut pembentukan Desa Karang Sari dan Desa Sungai Pulau di Kecamatan Pangkalan Banteng. "Jadi jelas repot jika kekosongan bupati tidak secepatnya diisi. Siapapun pemimpinnya kami tetap mendukung, yang penting bertanggung jawab terhadap masyarakat Kobar," tegasnya. Suratman, anggota DPRD dari Komisi B juga mengatakan hal senada. "Kobar harus segera memiliki bupati. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus, jalannya roda pemerintahan akan terganggu." Bupati pelaksana harian, lanjut Suratman, tidak memunyai kewenangan untuk memutuskan pengesahan administrasi pemerintahan. "Itu sebabnya, kami berharap kekosongan Bupati Kobar segera diisi, agar roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya." Ketua DPRD Kobar Subahagio juga mengakui jika kekosongan bupati memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Pasalnya dalam struktural kerja, disebutkan bahwa DPRD harus bekerjasama dengan bupati untuk mengambil kebijakan. Itu berarti banyak hal harus berdasarkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Mendagri Diharapkan Bijak Mengambil Keputusan

Kotawaringin Barat
Selasa, 24 Agustus 2010 23:32
PENCOPOTAN Subahagio dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) oleh DPP Partai Demokrat, mengundang pro dan kontra. Banyak yang menilai pusat terlalu mengintervensi persoalan daerah.
Apalagi sebelumnya, intervensi pusat membuat kabupaten yang terkenal dengan hasil sawitnya ini mengalami kekosongan pemimpin. Belum adanya bupati tetap dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Berkaitan dengan masalah-masalah itu, reporter Borneonews Thomas Andho Meinardo mewawancarai Subahagio.
Berikut sebagian kutipan perbincangan yang dilakukan di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kobar, kemarin.

Bagaimana sebenarnya kondisi Kobar saat ini?
Kobar saat ini butuh pimpinan yang bermoral dan berkomitmen. Kobar butuh pemimpin yang bisa memberikan solusi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Intinya, Kobar tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pintar bicara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa mengatasi masalah serta tahu kondisi lapangan.

Bagaimana kondisi lapangan di Kobar?
Dilihat dari segala hal, perkebunan, tambang, hutan, segala sesuatunya sudah tersedia. Hanya saja butuh keseriusan dan komitmen seorang pemimpin atau kepala daerah. Kobar sudah memiliki modal untuk maju, tinggal melanjutkan dengan sungguh-sungguh.

Apa harapan Anda?
Saya berharap Mendagri segera mengambil keputusan yang bijaksana, menentukan kepala daerah di Kobar. Siapa pun pemimpinnya, kami tetap mendukung dan bekerjasama dengan baik untuk kemajuan Kobar.

Terkait surat pencopotan Anda sebagai Ketua DPRD?
Saya hanya pasrah dan menyerahkan segalanya pada masyarakat untuk lebih menilai dan memahami sendiri persoalannya. Bagi anggota DPRD, lebih baik dilakukan pembahasan lewat rapat antaranggota untuk menindaklanjuti keputusan DPP Pusat yang menurut saya kurang pas dengan PP No 16 tahun 2010 dan UU No27 tahun 2009.

Ada yang berpendapat, surat pemecatan itu diberikan karena Anda dianggap membangkang dari partai?
Saya memegang prinsip saja. Kalau partai sudah tidak percaya lagi kepada saya dan ada pengganti yang lebih baik, saya tidak akan menutup diri untuk mundur. Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturanyang berlaku, yaitu sebagai anggota dewan hanya meneruskan Keputusan KPU Kobar pada Gubernur, terkait hasil pemilihan kepala daerah Juni lalu yang dimenangkan pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno.

Sepertinya situasi politik di Kobar jadi tidak menentu, bagaimana menurut Anda?
Menurut saya kurang transparan saja. Yang perlu saya sampaikan, masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu menyesatkan.

Harapan Anda ke depan terkait situasi politik Kobar?
Kondusif atau tidaknya situasi politik di Kobar dikembalikan pada keputusan dari pusat. Mendagri harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Saya juga berharap para politik elit bijaksana dalam bersikap, tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi yang akhirnya membawa dampak besar hingga merugikan masyarakat.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Demokrat tidak Bisa Copot Ketua DPRD

Kotawaringin Barat

Senin, 23 Agustus 2010 00:51

KETUA DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Subahagio, kemarin, menyatakan penolakannya atas pencopotan dirinya dari kursi Ketua DPRD. Ia beralasan surat keputusan dari DPP Partai Demokrat yang memerintahkan pencopotannya itu cacat hukum sehingga tidak bisa dilaksanakan. "Pencopotan tidak semudah itu. Saya sekarang sudah bukan lagi milik partai. Apakah bisa semaunya seperti itu? Jika ingin mencopot saya, DPP harus lebih dulu mencabut surat penetapan Gubernur Kalteng yang menetapkan saya sebagai Ketua DPRD. Jadi tidak semudah itu mencopot orang," tegas Subahagio, kemarin. Panjangnya mekanisme pencopotan seorang ketua DPRD, sambungnya, disebabkan jabatan itu adalah milik publik, bukan milik golongan atau partai tertentu. Ia meminta DPP membuka kembali aturan perundangan yang berlaku di negeri ini sebelum mengambil sebuah keputusan. "Jadi supaya Kobar tidak cacat dalam roda pemerintahan, semua pihak harus berjalan pada mekanismenya, termasuk rakyat Kobar yang tetap harus sabar menunggu pusat dalam pengesahan kepala daerah terpilih hasil pemilu kada," ucap dia. Ia menambahkan, langkah selanjutnya dikembalikan ke seluruh anggota DPRD Kobar untuk mengambil sikap apakah menerima atau tidak intervensi dari partai itu terhadap lembaga DPRD. Menanggapi masalah intervensi partai yang berujung pada pencopotan Ketua DPRD, salah seorang anggota DPRD Kobar dari Fraksi PAN Tri Handoyo Putro menyatakan, anggota dewan telah berencana akan menggelar rapat untuk menyikapinya. "Dari hasil dialog anggota dewan dengan para demonstran beberapa waktu lalu, kami sudah mengambil sikap untuk langkah selanjutnya. Kami akan segera membicarakan dengan seluruh anggota dewan," tutur dia. Tri juga menegaskan, dari awal masalah Subahagio itu adalah persoalan internal Partai Demokrat. Namun lucunya, persoalan itu harus ditanggung oleh institusi DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah internal itu. "Ini masalah yang serius dan kami sebagai anggota dewan tidak ingin gegabah. Kami tetap akan mengambil sikap sesuai prosedur dengan duduk bersama dengan anggota dewan lain," imbuh dia. Kemarahan rakyat Intervensi yang coba dipaksakan pusat terhadap pemerintahan Kobar itu mengundang keprihatinan sejumlah pengamat politik. Wakil Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai, upaya intervensi partai politik ini, jelas memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak mampu melokalisir permasalahan yang terjadi di Kobar. "Masalah yang semestinya bisa diselesaikan antara pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), malah memasukkan variabel lain yang justru memperumit keadaan," ujarnya, kemarin. Karena itu, Jojo mengaku tidak heran jika rakyat Kobar meluapkan kekecewaannya dengan melancarkan aksi protes, Sabtu (21/8) lalu. Karena menurutnya, apa yang dilakukan Partai Demokrat, sama sekali tidak menghormati proses demokratisasi yang telah terjadi di daerah. "Pemilihan ketua DPRD itu satu proses yang demokratis. Dan tindakan Demokrat ini hanya memperkeruh situasi di Kobar," tegasnya. Sebagai solusi, ia menyarankan Partai Demokrat segera memperbaiki keadaan dengan cara mencabut surat keputusan (SK) itu dan membiarkan proses berjalan demokratis. Sementara di sela acara buka puasa bersama di kediaman pribadi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, kemarin malam, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, SK pencopotan itu merupakan sanksi terhadap Subahagio karena tidak melaksanakan putusan MK. "Ini garis disiplin partai. karena putusan MK final dan mengikat. Sekarang yang bersangkutan masih menjadi anggota DPRD tapi diganti posisinya," kata Anas. Intervensi pusat yang mulai membabi-buta itu berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Kobar, 7 Juli silam. MK menetapkan pasangan yang diusung Partai Demokrat yakni, Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai pemenang pemilu kada. Sebaliknya KPU Kotawaringin Barat menyatakan tidak dapat melaksanakan perintah MK itu dan tetap menetapkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai kepala daerah terpilih. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Satpol Perbaiki Peran

Kotawaringin Barat

Senin, 23 Agustus 2010 00:50

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Sudarlin, yang baru dilantik awal bulan lalu, berjanji akan memperbaiki komunikasi dengan intansi atau dinas terkait lainnya di lingkungan Pemkab Kobar. Hal ini untuk memperluas peran Satpol PP dalam menjalankan peran sebagai penegak peraturan daerah (perda). "Banyak persoalan yang muncul dan menjadi pekerjaan rumah yang menguras tenaga dan fikiran karena kurangnya koordinasi di antara (instasi terkait)," ujarnya, akhir pekan lalu. Ia menilai, selama ini, peran Satpol PP sangat terbatas, yakni hanya mengawasi penerapan Perda Minuman Keras. Padahal, banyak hal lain yang bisa dilakukan Satpol PP, misalnya penertiban perizinan bangunan dan sebagainya. Dia mencontohkan, permasalahan izin pendirian bangunan seperti hotel atau pusat perbelanjaan banyak yang masih banyak menyisakan persoalan karena sejak awal ada proses yang terabaikan. "Yang sering juga jadi pekerjaan rumah kita adalah terkait kedua hal itu. Misalnya pembangunan hotel, mereka ada yang tidak memperhatikan tempat parkir yang memadai sehingga mengganggu arus lalu lintas. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

DPRD Berencana Kaji Ulang Program Kube

Kotawaringin Barat

Senin, 23 Agustus 2010 00:49

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berencana mengkaji ulang program pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). Hal itu untuk memastikan bahwa warga miskin penerima program Kube sesuai dengan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik BPS Kobar. Pasalnya, dari data BPS yang diterima DPRD, ditemukan adanya indikasi bahwa program ini tidak tepat sasaran. "Kami akan kaji ulang apakah program itu tepat sasaran atau tidak, kami akan sesuaikan dengan data BPS dan bila perlu kami akan terjun ke lapangan untuk memantau lebih lanjut," kata Ketua Komisi B DPRD Kobar Jubair Arifin. Dia menuturkan, program Kube ialah program yang bersumber dari APBN melalui pemerintah provinsi yang diperuntukan bagi fakir miskin. "Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar untuk fakir miskin, jika tidak berarti program ini gagal untuk masyarakat Kobar," ujarnya. Dia memaparkan, program Kube memiliki anggaran sebesar Rp1,760 juta yang dibagikan kepada 88 kelompok, dengan besaran per kelompok Rp20 juta. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang. "Untuk kawasan Kobar yang terpilih hanya tiga kecamatan di antaranya Kotawaringin Lama (Kolam) 28 kelompok, Kumai 40 kelompok, serta Arut Utara (Aruta) 20 kelompok," papar Jubair. Sayangnya, setelah diklarifikasi, ternyata data kelompok penerima tidak sesuai dengan data BPS untuk kategori penduduk miskin. Terbukti, program itu hanya mengkover 15% sampai 20% penduduk miskin sesuai data BPS. Anggota Komisi B DPRD Kobar lainnya Suratman melanjutkan, pihaknya akan memperdalam informasi mengenai proses Kube di lapangan. "Agar kami juga dapat mencari solusi bersama dengan pihak terkait pelaksana program," tuturnya. "Kami berharap agar segala program yang berbuntut masyarakat benar-benar tepat sasaran.” Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Jumlah Penduduk Kobar Meningkat 3,29%

Kotawaringin Barat

Senin, 23 Agustus 2010 00:49

UMLAH penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada 2010 mengalami peningkatan sebanyak 3,29% jika dibandingkan dengan tahun 2000. Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) Badan Pusat Statistik (BPS) Kobar Mei lalu, jumlah penduduk Kobar tahun ini sebanyak 235.274 jiwa atau meningkat sebanyak 65.971 bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada 2000 yang hanya sebanyak 169.303 jiwa. "Dalam rentang waktu 10 tahun jumlah penduduk di Kobar secara otomatis mengalami peningkatan 3,29 %. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah (Kalteng) hanya 2,01%," kata Kepala BPS Kobar Johansyah melalui rilisnya yang diterima Borneonews, kemarin. Dia menuturkan, meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan adanya program perkebunan di Kobar. Program perkebunan yang menyebabkan pertambahan penduduk paling besar adalah sektor perkebunan kelapa sawit. "Hampir setiap tahunnya perkebunan itu menyerap ratusan tenaga kerja dari lokal maupun luar daerah," ujarnya. Dia memaparkan, untuk laju pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Arut Utara (Aruta), yang mencapai 10,58%, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) dengan hanya 1,91%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Aruta disebabkan daerah ini memiliki banyak sektor perkebunan, hal ini memicu penduduk lari ke kawasan yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan untuk Kecamatan Arut Selatan (Arsel), meski menyandang predikat jumlah penduduk terbanyak, tetapi laju pertumbuhan penduduknya berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kobar yang mencapai 2,78%. Johansyah menyebutkan, jumlah penduduk di Kobar berdasarkan kawasan meliputi, Kecamatan Arsel 97.757 jiwa, Kumai 46.533 jiwa, Pangkalan Banteng 30.713 jiwa, dan Aruta 13.424 jiwa. Laki-laki lebih banyak Masih berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, populasi penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan dengan sex ratio 112,34. "Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki 12% lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Menurut Johansyah, dari luas wilayah Kobar 10.759 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang mendiami sebanyak 235.274 jiwa, maka kepadatan penduduk Kobar hanya 22 jiwa per kilometer persegi. "Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pangkalan Lada yakni 121 jiwa per kilometer persegi." Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Upaya Pihak Pengelola Mempromosikan TNTP

Gelar Lomba Fotografi, Terkumpul 186 Foto

Keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) tidak hanya menjadi icon kabupaten Kobar. Tapi, keberadaannya sudah dikenal ke seantero dunia. Untuk lebih mempromosikan TNTP sebagai pusat konservasi pihak pengelola mengadakan lomba fotografi

Sebanyak delapan peserta lomba fotografi yang bertajuk Tanjung Puting Landscape and Wildlife Photo Contest terpilih sebagai pemenang lomba foto yang digelar oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kobar. Pemenang lomba foto yang mengangkat tema lingkungan hidup dan humour interest ini diumumkan Minggu (22/8) di aula balai TNTP.

Kepala Balai TNTP Gunung Sinaga yang dalam sambutannya berharap agar kecintaan dan kesadaran masyarakat terhadap konservasi semakin meningkat. "Ajang ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi. Selain itu juga sebagai sarana promosi TNTP kemasyarakat luas, ujar Gunung.

Kedelapan peserta tersebut terbagi dalam lima kategori yaitu tema landscape, keanekaragaman hayati, human interest, terfavorit dan cerita terbaik.

Untuk kategori landscape, Erwin Hary Kustaman terpilih sebagai juara I dan Andria 'Ayi' Andel sebagai pemenang II. Kemudian pemenang I dalam tema keanekaragaman hayati yaitu Kadek Yoga Pratama dan pemenang II yaitu Efan Ekananda.

Dalam kategori Human interest terpilih sebagai pemenang I yaitu Christian Ribut Yoga Sasangka dan Andria 'Ayi' Andel sebagai pemenang II. Peserta dengan foto terfavorit yaitu Martoni M dan pemenang foto dengan cerita terbaik adalah Yudha Manx.

Pemenang dipilih dari 18 peserta. Sedangkan total foto terkumpul sebanyak 186 buah karya foto yang rinciannya adalah untuk kategori landscape berjumlah 36 foto, kategori keanekaragaman hayati sebanyak 109 foto dan kategori human in­terest sebanyak 41 foto,

"Berdasarkan kesepakatan bersama antara panitia lomba dengan peserta, maka foto yang telah diserahkan kepada panitia lomba secara otomatis menjadi milik TNTP. Dan pihak TNTP berhak menggunakan foto tersebut Untuk keperluan TNTP. Namun pihak TNTP tetap mengakui bahwa foto tersebut adalah hasil karya peserta," jelas Toto Sutiyoso selaku ketua panitia lomba foto. (Sumber: Radar Sampit, 26 Agustus 2010)

Jangan Bayar THR Bersamaan

Pihak perusahaan diharapkan tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara bersamaan. Langkah itu diambil agar tidak terjadi peningkatan arus mudik yang didominasi para pekerja perkebunan kelapa sawit.

"Sebaiknya THR segera saja dibayarkan. Lebih cepat maka lebih baik. Ini penting supaya pem­bayarannya tidak bersama­an. Kalau THR itu dibayarkan secara bersa­maan, pasti ada masalah baru lagi. Misalnya, arus mudik akan terjadi tumpukan penumpang. Orang dapat uang kan bisa langsung beli tiket. Kalau bersamaan, akan tambah sesak," ujar Bambang Purwanto, kemarin.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan bisa memahami untuk saling membantu kinerja pemerintah dan aparat terkait yang kini sangat konsentrasi dalam memperlancar arus mudik. Dengan membedakan waktu pembayaran THR diyakini para pemudik juga akan berbeda dalam memilih waktu untuk pulang kampung sehingga kepadatan bisa dihindari dan lebih Ionggar.

Bambang Purwanto sendiri merupakan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi sebelum maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Ujang Iskandar pada PiIkada 2010.

Sejak menjabat di Disnakertrans, kata Bambang, pihaknya selalu menyampaikan imbauan kepada pihak swasta atau perusahaan untuk mempercepat proses pencairan THR ini, karena amat dibutuhkan masyarakat. Dalam bulan puasa, lanjutnya. Sebenarnya justru lebih banyak pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan, apalagi menyongsong lebaran sehingga penyegeraan pembayaran THR akan lehih baik lagi.

Belum lagi dengan THR diyakini digunakan para tenaga kerja pula untuk membayarkan zakat yang, merupakan kewajiban bagi umat muslim, termasuk infak dan sedekah yang amat dianjurkan selama Ramadan mulia ini. "Jadi, mengingat begitu pentingnya THR ini, kita harap agar dibayarkan segera. Lebih cepat lebih baik untuk digunakan umat,” imbaunya. (Sumber: Radar Sampit, 26 Agustus 2010)

Pemkab Data Angkutan Lebaran

Dinas Perhubungan, Komuni­kasi, dan Informasi (Dishub­kominfo) Kabupaten Kotawa­ringin Barat (Kobar) melaku­kan pendataan terhadap jum­lah angkutan barang dan orang menjelang bergulirnya arus mudik Lebaran 1431 Hij­riah.

"Hal itu dilakukan untuk me­ngetahui jumlah kongkrit ar­mada atau jumlah angkutan yang ada di Kobar baik yang masuk trayek maupun non­trayek," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Iman Wahyudi, kemarin.

Data yang diperoleh, imbuh Iman, akan digunakan sebagai data base serta antisipasi meng­hadapi arus mudik. Menurut dia, jumlah Angkut­an Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang siap beroperasi selama musim lebaran berjum­lah 36 unit. jumlah tersebut berasal dari armada yang dimiliki sejumlah Perusahaan Otobis (PO) yang ada di Kobar seperti PO Candi Agung, PO Yessoe, PO Logos, dan Damri," ujar Iman.

Dia meyakinkan bahwa jum­lah armada AKDP tesebut cu­kup untuk mengangkut pe­numpang saat arus mudik le­baran dimulai. "Dishubkominfo, besok (hari ini) akan menggelar rapat ko­ordinasi untuk persiapan ang­kutan lebaran. Sejumlah kom­ponen seperti Organda akan di­libatkan dalam rapat tersebut," ucap Iman.

Rapat koordinasi tersebut di­gelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing sektor Jalur angkutan dan perhu­bungan laut, misalnya. Sejauh mana kesiapan Pelni dengan kapal-kapal yang akan mereka operasikan, tiket, dan fasilitas penunjangnya seperti pelabuh­an.

Untuk jalur penerbangan, di­siapkan kesiapan bandara dan maskapai penerbangannya. Iman menjamin bahwa per­siapan arus mudik lebaran akan matang pada H-7. "Jika masih ada yang kurang maka dilakukan dan dikoordi­nasikan pada H-4," pungkas Iman. (Sumber: Borneonews, 25 Agustus 2010)

Upaya Best Agro Foundation Menyelamatkan Orangutan

Gandeng OFI, Siap Jadi Bapak Asuh

Kepedulian penyelamatan orangutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata. Best Agro Foundation merasa terpanggil untuk melakukan penyelamatan satwa langka dari ancaman
kepunahan. Seperti apa?

Melalui PT Wana Sawit Subur Lestari­salah satu anak perusahaan Best Agro Foun­dation—penyelamatan hewan jenis primata itu dilakukan. PT Wana Sawit Subur Lestari memiliki areal perkebunan kelapa sawit tak jauh dari Taman Nasional,Tanjung Puting (TNTP).

Dalam kepedulian itu, PT Wana Sawit Subur Lestari menggandeng Orangutan Founda­tion International (OFI). Selain terkait penyelamatan orangutan, kerjasama yang dilakukan juga dalam hal lingkungan.

Bentuk kerjasamanya, pihak perusahaan tidak akan membunuh jika ada orangutan yang masuk kawasan perkebunan. Selain itu perusahaan juga siap menjadi bapak asuh bagi orangutan, termasuk juga memperhatikan kebutuhan dan kebaradaan orangutan di sekitar.

Selain itu, Best Agro Foundation juga memberikan pelatihan kepada karyawan perkebunan terkait penanganan orangutan. "Ini merupakan salah satu program dari kami untuk pelestarian orangutan di Kalteng. Kita sudah putuskan dan siap menjadi bapak asuh dari keberadaan orangutan," jelas Direktur Legal Best Agro Foundation H Muhammad Bima Darta disela pelatihan penyelamatan or­angutan, Sabtu (21/8) tadi.

Selain kepedulian terhadap keberadaan orangUtan yang semakin langka tersebut, Best Agro Foundation juga mempunyai program-program lainnya yang erat kaitannya dengan lingkungan. Pada pelatihan kegiatan penyelamatan or­angutan yang digelar oleh Best Agro Foun­dation menghadirkan Presides OFI Prof Birute Galdikas. Dalam materinya diberikan pemahaman tentang kondisi serta sifat-sifat orangutan, kemudian tentang pola makan, serta jenis-jenis orangutan. Tak kalah pentingnya peserta juga diajarkan bagaimana cara menyikapi jika ada orangutan masuk ke wilayah perkebunan.

Menurut Birute, jumlah primata yang ada di Kalteng diprediksi semakin langka. Selain karena faktor lingkungan, kelangkaan tersebut juga disebabkan rendahnya kemampuan reproduksi dikalangan betina. "Orangutan ini melahirkan anak hanya sekali dalam delapan tahun. Dan ini merupakan kebiasaan mereka, meskipun mereka lebih sering lagi melakukan perkawinan, tetap saja tidak bunting,"jelasnya.

Dijelaskan juga hingga saat ini belum ada peneliti yang bisa memastikan, bagaimana orangutan ini mengatur jarak kelahiran anaknya. "Mungkin mereka punya ramuan dari dedaunan atau hormon untuk menunda kebuntingan," ujarnya.

Gaya hidup kedua jenis primata ini pun berbeda. Monyet umumnya hidup berkelompok dan sering kawin. Sementara jenis orangutan lebih senang hidup menyendiri. Sehingga tidak heran jika oran­gutan ini jarang kawin dan bunting karena kurang pergaulan.

Sekadar diketahui jumlah populasi orangutan diarea Borneo saat ini 54.567 ekor, kemudian untuk total populasi liar 61.234 ekor.

Rinciannya daerah Sabah 11.017, Kaltim 4.825 Kalteng 31.300 ekor, Kalbar serawak 7.474. "Kalteng merupakan jumlah populasi orangutan terbanyak. Oleh sebab itu kita harus melestarikannya karena kondisi mereka terancam punah," beber Birute.

Setelah acara pelatihan, kemarin (22/8) seluruh peserta pelatihan yang berjumiah sekitar 60 orang lebih mengunjungi Orangu­tan Care Center Quarantine (OCCQ). Disana seluruh peserta diberi pengetahuan tentang keberadaan orangutan yang sedang di karantina yang kemudian sampai pada pelepasliaran.

Dalam acara kunjungan tersebut Best Agro Foundation juga memberikan bantuan kepada OFI sebagai wujud bahwa pihak Best Fundation siap menjadi bapak asuh sebagian orangutan yang berada disana. (Sumber: Radar Sampit, 23 Agustus 2010)

Satlantas Giatkan Sosialisasi Lalin

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Patuhi Aturan

Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas (lalin), Satlantas Polres Kobar aktif memberikan sosialisasi mengenai tata tertib lalin melalui berbagai media seperti radio, media cetak, instansi pemerintah dan sekolah.

"Dalam sosialisasi ini kami menyampaikan mengenai persiapan Operasi Ketupat Telabang 2010, sosialisasi tata tertib berialu lintas serta sosialisai UU No 22 tahun 2009 mengenai lalin. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalin bisa ditingkatkan. Karena peraturan ini dibuat untuk melindungi hak dan keselamatan individu yang memanfaatkan sarana lalin guna menghindari kecelakan akibat keteledoran si pengendara sendiri. Contohnya seperti tidak menggunakan helm standar dan lain-lain," jelas Kapolres Kobar AKBP Nuryadi Parton SiK, MSi melalui Kasat Lantas AKP Aries Dwi Cahyanto belum lama tadi.

Terhadap pengamanan arus mudik lebaran, Satlantas Polres Kobar akan mengadakan operasi yang diberi nama Operasi Ketupat Telabang 2010. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat mudik nanti.

"Rencananya kami akan membangun pos pantau di sekitar Bundaran Pancasila, Kampung Baru untuk didalam kota dan di desa Amin Jaya untuk memantau arus mudik menuju Sampit - Palangka Raya. Namun bila disuatu titik sudah terdapat pos jaga lantas secara otomatis juga bertindak sebagai pos pantau arus mudik ini. Contohnya di Bundaran Pancasila dan Bundaran Pangkalan Lima," jelas Aries.

Terkait maraknya aktivitas balapan liar (bali) pada bulan Ramadan, pihaknya akan menggiatkan pengawasan dilapangan. "Dibeberapa titik yang dicurigai sering ­diadakan aktivitas bali, kami akan menempatkan anggota untuk berjaga," ucapnya. (Sumber: Radar Sampit, 23 Agustus 2010)

Disperindag Awasi Produk Berkelanjutan

Pengawasan barang, produk dan jasa yang beredar di Kobar terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mendapat atau membeli barang konsumsi yang sudah kadaluarsa atau pelayanan jasa yang menyalahi kesepakatan awal antara penjual dan konsumen.

"Perlu ditekankan tim ini bekerja sepanjang tahun secara berkelanjutan. Bukan hanya bulan Ramadan ini raja. Mungkin pada bulan Ramadan aktivitas transaksi jual beli dipasaran meningkat, jadi intensitas kerja tim juga meningkat," kata Disperindag, Kobar Didie A Runuk belum lama tadi.

Tim yang terdiri dari perwakilan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan, Kesehatan, Perhubungan serta dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas untuk mengawasi dan memantau peredaran barang produk dan jasa.

"Penanggung jawab tim ini adalah Plh. Bupati Kobar, sedangkan untuk ketua pelaksana harian adalah Kadisperindag Kobar. Tim ini melakukan kegiatan pengawasan yang sifatnya rutin dan terjadwal guna melakukan pengawasan tersebut," jelas Didie.

la menjelaskan sekitar bulan Juli lalu tim, ini sudah melakukan pengawasan pada dua kecamatan di Kobar. Tim tersebut melakukan pengawasan di toko dan pasar yang berada di kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada." Syukurlah hasil yang didapatkan tidak ditemui produk, kadaluarsa yang masih beredar dan diperjualbelikan," jelasnya.

Menurutnya bila ditemui pedagang yang masih menjual barang yang rusak dan kedaluwarsa, tim akan segera menegur dan mengupayakan barang tersebut tidak dijual lagi ke konsumen.

"Selain mengawasi produk barang konsumsi, tim ini juga mengawasi dibidang jasa serta produk lain. Sebagai contoh bila ada perusahaan bidang jasa seperti bengkel motor atau dealer motor apakah sudah memenuhi hak konsumen terhadap layanan purna jual. Juga terhadap barang elektronik yang beredar apakah sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta hak garansi konsumen," tandas Didie. (Sumber: Radar Sampit, 23 Agustus 2010)

Perlu Evaluasi Distribusi BBM

Kotawaringin Barat

Sabtu, 21 Agustus 2010 00:37

KEPOLISIAN Resort (Polres) Pangkalan Bun, Kabupa- ten Kotawaringin Barat (Kobar) berharap Peme- rintah Daerah (Pemda) Kobar mengevaluasi peraturan yang menginzinkan penjualan BBM kepada pelangsir. "Kami tidak bisa melakukan tindakan tegas kepada SPBU mau pun pelangsir, karena terbentur kebijakan Pemda Kobar yang memperbolehkan pelangsir membeli BBM," ujar Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nuryadi Purtono, kemarin. Jika peraturannya jelas, pihak kepolisian menurut Nuryadi akan segera melakukan tindakan tegas. Apalagi permasalahannya menyangkut kebutuhan dan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Baru-baru ini, ungkap Nuryadi, pihak kepolisian melakukan teguran ke salah satu SPBU yang tertangkap mata menjual BBM ke pelangsir. "Tapi kami belum bisa berbuat banyak, hanya sebatas itu. Sekali lagi, kami terbentur peraturan dari Pemda Kobar yang membolehkan pelangsir membeli BBM," tukasnya. Untuk saat ini, lanjut dia, teguran merupakan langkah paling berat yang bisa dilakukan terhadap SPBU dan pelangsir. Tentu saja, untuk memunculkan efek jera tidak cukup hanya dengan teguran. Diperlukan payung hukum, agar bisa diberi sanksi tegas. Karena kendala-kendala itu, pihak kepolisian menurut Nuryadi, berharap Pemda Kobar segera melakukan evaluasi terkait peraturan jual beli BBM antara SPBU, pelangsir, dan industri. Untuk sementara, Nuryadi hanya bisa mengimbau pengusaha SPBU agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Apalagi jika melihat kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kobar, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah lainnya, jika BBM dijual ke pengecer, itu artinya masyarakat sudah tidak lagi mendapat harga BBM bersubsidi. Bahkan jatuhnya bisa lebih mahal dari SPBU. "Sekali lagi, kami rasa Pemda Kabupaten Kobar perlu mengevaluasi kebijakan jual-beli BBM bagi pengecer agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha, pemda kabupaten Kobar, aparat hukum, dan masyarakat." Beberapa masyarakat Kobar yang diwawancara juga berharap, pemda bisa segera menemukan jalan keluar dari masalah ini. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Tujuh Raperda Selesai Dibahas

Kotawaringin Barat

Sabtu, 21 Agustus 2010 00:36

BADAN legislatif (Baleg) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kemarin menyelesaikan lagi pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Itu berarti dari delapan raperda yang dibicarakan sudah selesai tujuh. Sedangkan Raperda izin pembuatan sarang burung walet pembahasannya diputuskan ditunda. "Kami akan mengkaji lebih dalam karena izin pembangunan sarang burung walet itu berkaitan dengan banyak hal," papar Mulyadin, anggota DPRD dari komisi C. Di antaranya, jelas Mulyadin, menyangkut izin dari lingkungan sekitar, pengolahan limbah, dan kesehatan masyarakat. "Itu sebabnya kami tidak bisa terburu-buru," tukasnya. Rencananya hari ini Baleg akan melakukan peninjauan lapangan ke beberapa sarang sarang burung walet. Mereka akan melakukan survei dan melihat langsung persoalan yang ada. "Setelah itu baru akan dilakukan pembicaraan ulang tentang raperda izin sarang burung walet," jelas Triyono dari Komisi C DPRD. Hingga kemarin, Baleg sudah menyelesaikan pembahasan tujuh raperda, yaitu tentang pajak air tanah, restoran, hotel, dan pajak perolehan hasil walet. Ditetapkan pajak air tanah sebesar 15%, hotel dan restoran 10% dan perolehan hasil walet 10%. Baleg juga sudah menyelesaikan pembahasan tiga raperda tentang penerangan jalan, air mineral, dan pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri. Mulyadin mengatakan, agar hasil pembahasan dapat segera diserahkan ke bupati, maka dalam waktu dekat DPRD akan melakukan rapat pleno untuk pembahasan final ke tujuh raperda tersebut. "Surat hari ini sudah disebarkan. Mudah-mudahan setelah disahkan dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat," tandasnya. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pangkalan Bun Park Diduga Jadi Lokasi Prostitusi

Kotawaringin Barat

Sabtu, 21 Agustus 2010 00:35

TAMAN hiburan rakyat Pangkalan Bun Park yang terletak di Jalan HM Rafii, Pangkalan Bun, diduga jadi lokasi prostitusi. Dugaan ini muncul seiring banyaknya pengaduan masyarakat yang mengaku menemukan bekas alat kontrasepsi di lokasi ini. Hal ini diakui anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah, kemarin. Menurut dia, dirinya juga sering mendapat laporan warga sekitar maupun yang sering berkunjung ke Pangkalan Bun Park, bahwa banyak alat kontrasepsi berserakan di taman kebanggaan rakyat Kobar ini. "Meski kami tidak menemukan barang maksiat itu langsung tapi aspirasi dari masyarakat ini masukan bagus bagi kami selaku instansi struktural terkait," ucap dia. Apalagi saat ini sedang dalam Bulan Suci Ramadan. Oleh sebab itu, ia berharap, instansi terkait lebih antusias dalam mengatasi permasalahan ini. Pasalnya, jika dibiarkan, praktik ini akan berbuntut panjang berupa munculnya penyakit masayarakat. Sebagai solusi, ia mengimbau instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban ringan di lokasi itu. Selain itu, ia juga meminta Pemkab Kobar memperbaiki penerangan, sebab yang ada saat ini dinilai belum memadai. "Kami akan segera meminta pihak terkait, khususnya Satpol PP untuk mengatasi masalah yang menganggu ketertiban umum ini," imbuh dia. Di samping menyesalkan penggunakan taman hiburan menjadi lokasi prostitusi, Ahmadi juga menyayangkan banyaknya anak muda nongkrong di tempat ini saat jam salat tarawih. Ironisnya, mereka mengenakan pakaian tarawih. "Setiap jam tarawih banyak remaja laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian tarawih nongkrong di seputar PBP (Pangkalan Bun Park), ada indikasi lokasi taman ini dijadikan tempat maksiat," katanya. Salah fungsi Ketua Komisi A DPRD Kobar Muhammad Ichsan juga mengakui adanya peristiwa itu. "Beberapa hari ini kami memang sedang menyoroti PBP yang salah fungsi," tutur dia. "Kami akan berupaya untuk mendukung Bulan Suci ini agar berjalan dengan lancar dan baik, dengan cara ikut serta memberantas beberapa pemicu penyakit masyarakat." Dia juga menyarankan, Pangkalan Bun Park diubah fungsi menjadi Pasar Ramadan agar tidak ada lagi ruang untuk melakukan perbuatan mesum. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Penduduk Kobar 235.274 Jiwa

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Badan Pusat Statistik (BPS) Kobar merilis hasil sensus penduduk (SP) 2010. Hasilnya, jumlah penduduk Kobar tahun 2010 sebanyak 235.274 jiwa. Kepala BPS Kobar Johansyah menga­takan angka itu mengalami peningkatan signifikan dibanding hasil SP 2000. Saat itu jumlah penduduk Kobar hanya 169,303 jiwa.

"Berdasarkan hasil itu laju pertumbuhan penduduk Kobar dalam rentang sepuluh tahun (2000-2010) mengalami peningkatan 2,29 persen," kata Johansyah. Dijelaskannya pertumbuhan penduduk ini tergolong cukup tinggi. Pemicunya pasca masuknya sektor perkebunan terutama kelapa sawit yang mendorong migrasi besar-besaran ke Kabupaten Kobar.

Johansyah mengatakan dari data itu, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kobar terdapat di Kecamatan Arut Utara (Aruta) yang mencapai 10,58 persen, sedangkan terendah Kecamatan Kotawaringin Lama dengan 1,91 persen.

Sementara Kecamatan Arut Selatan (Arsel) walaupun jumlah penduduknya terbanyak, tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kobar yakni 2,78 persen.

Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Arut Selatan yaitu 97.757 jiwa, kemudian disusul kecamatan Kumai 46.533 jiwa dan kecamatan Pangkalan Banteng 30.713 jiwa. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Aruta.

"Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan dengan sex ratio 112,34. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki 12 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan," jelasnya.

Dengan luas wilayah Kobar sekitar 10.759 kilometer persegi yang didiami oleh 235.274 jiwa maka kepadatan penduduk Kabupaten Kobar sebanyak 22 jiwa per kilometer persegi. "Kepadatan penduduk paling tinggi ada di kecamatan Pangkalan Lada yakni 121 jiwa per kilometer persegi," ungkap Johansyah. (Sumber: Radar Sampit 21 Agustus 2010)

Tambah Empat Dokter Spesialis

RSUD Sultan Imanuddin Tingkatkan Pelayanan

Upaya memberikan pelayanan prima kepada pasien terus dilakukan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Salah satunya dengan menambah tenaga berupa dokter spesialis. Direncanakan tahun ini akan menambah empat dokter spesialis, yakni THT, Anestesi, Patologi dan Radiologi.

Direktur Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dr. Suyuti Syamsul, MPPM, mengatakan untuk menunjang kinerja dokter spesialis juga akan dilengkapi dengan peralatan dan poliklinik yang memadai. "Saat ini sudah ada poliklinik THT, untuk tiga poliklinik yang lain sedang dalam proses," kata Suyuti.

Dengan rencana penambahan empat dokter spesialias, tahun ini RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun akan memiliki sebelas dokter spesialis di antaranya spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, spesialis anak, syaraf, mata, THT, anestesi, patologi dan radiologi.

Diakuinya delapan dari sebelas dokter spesialis itu sudah melakukan pelayanan di poliklinik masing-masing. Untuk itu, apabila masyarakat Kobar pada khususnya dan masyarakat dari daerah lain pada umumnya, mengalami permasalahan kesehatan terkait kesebelas penyakit tersebut tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan rujukan ke rumah sakit lain, karena di RSUD Sultan Imanuddin telah tersedia. (Sumber: Radar Sampit 21 Agustus 2010)

Plh Bupati Sidak Pasar

Humas Press Release

Menanggapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Drs. A. Riduansyah melakukan sidak ke beberapa pasar di Pangkalan Bun. Sidak tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemkab untuk mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok masyarakat, selain itu juga sebagai usaha mencari solusi menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan drastis.

Selain Plh Bupati, sidak juga diikuti oleh Kepala Disperindag Didiek A. Runuk dan Kepala Dinas Pasar Ida Pandanwangi. Sidak dimulai sekitar pukul 8.30 WIB di Pasar Indra Kencana, dalam kesempatan tersebut Plh Bupati sempat berbincang dengan masyarakat yang menyampaikan beberapa tanggapan tentang kondisi pasar saat ini. Kondisi serupa juga ditemui di pasar Indra Sari, di pasar ini Plh Bupati berbincang dengan para pedagang. Plh Bupati sempat tertarik dengan komoditas kacang-kacangan yang dijual, menurut sang penjual kacang tersebut adalah kasil tanam dari daerah Pelingkau. Plh Bupati berniat untuk memaksimalkan produksi hasil tanam dari daerah sendiri, sehingga tidak terlalu tergantung pasokan dari Jawa, hal ini akan berdampak positif terhadap para petani di daerak Kobar.

Selain melakukan sidak di pasar, Plh Bupati bersama rombongan juga melakukan sidak di SPBU Jalan Pakunegara. Hal ini dimaksudkan untuk mencari keterangan dari pihak manajemen tentang kondisi pasokan BBM yang ada. Beberapa hari terakhir memang terjadi antrian yang cukup panjang di beberapa SPBUdi Pangkalan Bun. Hal ini cukup dikeluhkan masyarakat karena kondisi tersebut sangat merugikan. Sidak di SPBU ini sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap kondisi antrian panjang di beberapa SPBU di Pangkalan Bun. (Christian Ribut/19/8/10)

Ormas Yakin Polres Sepakat

Pelarangan Izin Demo Selama Ramadan

Orga­nisasi Masyarakat (Ormas) Islam meyakini Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tidak akan mengizinkan siapapun dan pihak manapun yang ingin mengelar demonstrasi turun ke jalan selama Ramadan.

Optimisme itu setelah mereka bertemu dan mengantarkan secara Iangsung surat kesepakatan imbauan menghormati Ramadan ini kepada Kapolres Kobar AKBP Nuryadi Purtono di kediaman dinasnya Jalan Diponegoro, Rabu (18/8) malam, setelah salat tarawih.

"InsyaAllah Kapolres tidak akan mengizinkan demo dalam Ramadan yang mulia ini," ujar Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Kobar Abdullah Kadir.

Komponen dari Ormas Islam yang menemui Kapolres ini sendiri seperti Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) ketuanya Abdullah Kadir, Nahdatul Ulama (NU) oleh wakil ketuanya Gusti Abdul hamid, Ketua Muslimat NU Sundari Masrun, Ketua Fatayat NU Sumiyati.

Kemudian, PDM Muhammadiyah Indrawan Sakti, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Habib, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kamaludin, Ahmad Hudawi dari Himpunan Generasi Muda Is­lam (HGMI), Thibrani dari Korps Alumni Mahasiswa Islam, dan Syakban M Nur dari GP Anshor.

Abdullah Kadir menjelaskan bahwa dalam pembicaraan Ormas Islam, Kapolres AKBP Haryono memang mengingatkan mengenai dasar aturan perundang-­undangan yang membolehkan demo.

Hanya saja, di satu sisi bahwa kondisional yang berlaku sedang ­dalam bulan suci Ramadan yang mesti dihormati dan dijaga ketenangan, ketenteraman, serta kekhusyukan umat Islam sebagai penduduk terbesar ini dalam menjalankan ibadahnya.

"Dengan adanya kesepakatan sejumlah Ormas Islam yang dituangkan lewat surat dan ditembuskan kepada Kapolda Kalteng ini, Kapolres Kobar merasa terbantu. Rupanya apa yang kita sampaikan dan kita sepakati ini sama dengan pemikiran Bapak Kapolres. Beliau sebenarnya tidak setuju dengan demo ini. Beliau juga ingin umat Islam tenang beribadah," ungkap Abdullah Kadir. (Sumber: Radar Sampit, 20 Agustus 2010)

Sukses Sistem Tabela Hasil Pengembangan Kelompok Tani Serumpun V

Jadi Rujukan Distanak, Hasilkan 6 Ton Per Hektare

Sistem tanam tebar benih langsung (tabela), khususnya komoditas padi berhasil dikembangkan kelompok Tani Serumpun Desa Tanjung Putri. Sukses ini tidak lepas dari hasil binaan penyuluh swadaya dan swakarsa.

Meski belum banyak diketahui kalangan petani, sistem tabela menjadi program khusus Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kobar dalam upaya memperluas areal tanam.

Salah seorang pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), M. Syairani, mengungkapkan basil panen yang telah dilakukan Sabtu (14/8) lalu hasilnya sangat memuaskan.

"Budidaya ini murni dilaksanakan kelompok tani Serumpun. Tujuan untuk meningkatkan luas lahan pertanian serta memperbanyak hasilnya,"papar Syairani.

Agar lebih dikenal, Syairani mengharapkan pemerintah daerah melalui Distanak memperbanyak sosialisasi dan memberikan bimbingan langsung kepada para petani yang berada diwilayah sentra pertanian.

"Dengan demikian para petani tidak bingung apa yang dinamakan sistem tabela, termasuk juga dalam proses pengembangannya," ujarnya.

Menurut Syairani, sistim tabela juga bisa dilakukan di tanah tegalan atau sistim pertanian tadah hujan. "Asalkan gulma atau rumpus sudah bersih," bebernya. Sementara ketua kelompok tani Serumpun Abdul Majid, menuturkan pihaknya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem tabela tersebut. "Kami kelompok tani Serumpun melihat hasil panen kali ini sangat bersemangat sekali, karena tidak lagi melakukan penyemaian benih, atau pemindahan," jelasnya.

Dengan demikian lanjutnya, hanya satu kali penanaman saja, sehingga menghemat waktu dan biaya penanaman. "Hasil panen lumayan, dalam satu hektarenya menghasilkan 6 ton," jelasnya lagi. (Sumber: Radar Sampit, 20 Agustus 2010)

Komunitas Blogger Kotawaringin Barat

Terima kasih untuk saudara Arsyil atas inisiatif yang sangat positif untuk mempersatukan blogger yang berada di Kotawaringin Barat.ini merupakan wadah bagi para blogger untuk dapat mempererat tali silaturahmi walau secara riil jarak begitu jauh memisahkan.

yang ingin bergabung atau memberikan komentar, silahkan kunjungi : http://komunitasbloggerkobar.blogspot.com/

Semoga dapat mempererat tali silaturahmi dan merupakan ajang komunikasi positif diantara para blogger Kobar.

Salut Buat saudara Arsyil !!!

Thanx Bro ....

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Telinga kadang salah mendengar ....
Mulut ini kadang salah berucap ....
Mata kadang salah melihat ...
Tangan kadang salah tingkah dan kaki kadang salah melangkah ...
Hati kadang salah menduga ....
Di bulan penuh Maghfirah ini, maka dengan hati yang tulus ....
Memohon ampun dan maaf atassegala kesalahan dan kekhilafan ....
Baik yang disengaja atau tidak disengaja .....
Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza Wajala ...
Amin ... Amin ... Amin ... Ya Rabbal 'Alamin ....

Wasalamu'Alaikum Wr. Wb

Aditya

Wacanakan Pasar Makanan Terpadu

Kotawaringin Barat
Jumat, 20 Agustus 2010 01:06
PASAR Ramadan yang rutin dibangun setiap tahun menjadi inspirasi bagi Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk mendirikan pasar makanan terpadu.
Sayangnya, untuk saat ini, pasar makanan terpadu itu baru sekedar wacana.
Padahal, menurut Kepala Dinas Pasar Kobar Ida Pandanwangi, jika wacana itu terealisasi, bukan tidak mungkin akan menjadi wisata kuliner di Kobar.
"Untuk sekarang, pengadaan pasar makanan terpadu itu belum terpikirkan, namun hal itu juga pernah menjadi sebuah wacana internal yang ke depannya dapat terwujud," akunya.
Wacana itu, kata dia, muncul berkaca dari keberadaan pasar makanan terpadu di daerah lain seperti Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurut Ida, dirinya terinspirasi dari daerah itu yang memperdayakan kondisi alam dengan membangunan pasar makanan terpadu di sepanjang bantaran sungai. Hal ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
Menurut dia, apa yang dilakukan Palembang bisa ditiru Kobar. Yakni dengan membangun pasar makanan terpadu di bantaran Sungai Arut.
"Kendati sekarang, belum terpikirkan hingga ke sana, tapi sudah ada rencana lokasi pasar makanan terpadu, yaitu di sepanjang bantaran Sungai Arut," ungkapnya.
Namun, tegas Ida lagi, keinginan itu baru sekedar wacana, mungkin baru bisa direalisasikan dimasa mendatang.
Meski baru sekedar wacana, ia memastikan, akan ada pengecekkan kelayakan sarana dan prasarana pada lokasi yang direncanakan. Sebab, pembangunan pasar makanan terpadu butuh perencanaan matang.
Seperti bagaimana upaya peyambungan listrik, air bersih, dan lain sebagainya, yang menjadi persoalan vital bagi pedagang. Sebab, pasar makan terpadu merupakan bangunan permanen.
Munculnya wacana pendirian pasar makanan terpadu disambut baik pengamat ekonomi Kobar Maslipansyah.
Menurut dia, Kobar memang sangat membutuhkan lokasi wisata kuliner. Selain itu, keberadaan pasar makanan terpadu diharapkan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat Kobar.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

RSUD Tambah Dokter Spesialis dan Poliklinik

Kotawaringin Barat
Jumat, 20 Agustus 2010 01:06
RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun berencana menambah tenaga ahli atau dokter spesialis.
Menurut Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Suyuti Syamsul, penambahan dokter spesialis itu dibarengi dengan pembangun empat poliklinik baru di luar enam poliklinik yang sudah ada, dengan dilengkapi berbagai peralatan memadai.
Keempat poliklinik baru itu meliputi spesialis penyakit telinga, hidung, dan tenggorok (THT), anestesi, patologi, serta radiologi.
Sedangkan enam poliklinik yang sudah ada meliputi spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, anak, syaraf, dan mata. “Untuk THT sudah ada sejak beberapa bulan lalu, sedangkan tiga poliklinik yang lain sedang dalam proses, tapi dapat dipastikan dalam tahun ini sudah ada,” akunya.
Hanya, lanjut dia, meski sudah bisa difungsikan beberapa poliklinik masih terkendala peralatan medis.
“Sementara ini, kita memang masih terkendala dengan peralatan medis yang tersedia, meskipun demikian kita tetap usahakan karena setiap tahun juga selalu ada pengadaan untuk penambahan maupun pergantian alat medis yang rusak.”
Dia berharap,masyarakat Kobar maupun dari daerah lain yang mengalami permasalahan kesehatan terkait 10 penyakit itu bisa berobat ke RSUD Imanuddin dan tidak perlu melakukan rujukan ke rumah sakit lain.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Baleg Setuju Teruskan 3 Rapeda

Kotawaringin Barat
Jumat, 20 Agustus 2010 01:05
TIGA dari delapan raperda yang menjadi poin utama pembahasan DPRD Kobar, disetujui diteruskan ke pihak eksekutif agar bisa diplenokan. Baru selanjutnya diparipurnakan.
Kesepakatan itu diperoleh melalui Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPRD Kobar, kemarin.
Tiga raperda itu meliputi tarif pajak penerangan jalan secara umum, penggunaan PLN untuk usaha industri, dan penggunaan daya untuk industri yang dihasilkan sendiri.
Dalam pembahasan itu, tarif pajak penerangan jalan secara umum akan dikenakan tarif pajak 10% yang dibayar berbarengan dengan pembayaran rekening listrik. Sedangkan peng gunaan PLN bagi usaha industri akan dikenakan tarif pakak 3%, dan penggunaan daya bagi industri yang dihasilkan sendiri seperti genset atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 1,5%.
Anggota Baleg dari Komisi C Triyanto menuturkan, tiga raperda itu telah dibedah satu per satu dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
"Dalam pembahasan antar-Baleg kami telah menimbang, menilai, dan mengkaji, agar pajak yang telah diterapkan benar berfungsi maksimal, dan tidak mandul," kata dia.
Anggota Baleg lainnya Mulyadin mengatakan, raperda itu dibahas untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk lima poin utama yang belum dibahas kemarin, dibahas hari ini.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pansus Layangkan Surat ke Pemkab

Kotawaringin Barat
Jumat, 20 Agustus 2010 00:21
PANITIA Khusus (pansus) DPRD layangkan surat ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) berkaitan dengan tindak lanjut pemeriksaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Surat itu intinya meminta klarifikasi data terkait laporan temuan penggunaan dana tidak wajar dari BPK. Pada 2009, BPK menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan, Pemkab Kobar masuk dalam kategori kurang baik.
Ketua Pansus DPRD Kobar Jubair Arifin menjelaskan, surat itu meminta data ulang hasil audit BPK per satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Ini bagian dari kerja Pansus. Kami akan melakukan penyelidikan hingga tuntas," tegas Jubair, kemarin.
Fokus utama yang kini sedang ditelusuri pansus, katanya, berkaitan dengan alokasi dana desa (ADD), aset daerah, program pemerintah, STQ, pengadaan mobil pemadam kebakaran eks Jepang, dan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan.
Juga tentang proyek Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, Pangkalan Bun Park, hutan kebun rakyat yang berubah fungsi di Pangkut, revitalisasi serta program jagung.
"Kami berharap pemkab memberi jawaban atau tanggapan segera. Paling tidak Sabtu Pemkab harus sudah memberikan balasan pada kami."
Jubair menekankan Pansus akan bekerja maksimal karena terkait dengan kepentingan dan penggunaan uang rakyat yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. "Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengusut uang rakyat agar ke depan kerja instansi jauh lebih baik," tutur dia.
Triyono sekretaris Pansus, menegaskan bahwa Pansus hanya ingin mengetahui kejelasan penggunaan uang rakyat dan kemudian memberi solusi, bukan menghakimi.
Namun, jika ditemukan ada indikasi pelanggaran, terpaksa pihaknya akan melanjutkan ke meja hijau. "Kami juga akan menyelidiki hasil temuan BPK lainnya,” tegas Triyono.
Dalam penyelidikan penggunaan ADD, Zulkifli anggota Pansus mengatakan nantinya akan dilakukan pemanggilan tertulis pada masing-masing kepala desa.
Selain ADD, pada akhirnya Pansus juga akan menyelidiki hasil audit BPK lainnya, di antaranya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2009 yang jumlahnya mencapai sekitar Rp80 miliar.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pemda belum Temukan Solusi Atasi Kekacauan Distribusi BBM

Kotawaringin Barat
Jumat, 20 Agustus 2010 00:20
MESKI sudah berlangsung dalam bilangan tahun, sampai sekarang Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Barat (Kobar) belum mampu menemukan solusi untuk mengatasi antrean dan kekacauan distribusi BBM.
Plh Bupati Kobar Riduansyah masih belum bisa memberi jawaban apa yang akan dilakukan pemda terkait kesemrawutan distribusi BBM di Kobar. "Masih perlu pembahasan dari Pertamina Kumai," katanya di sela kunjungan ke salah satu SPBU di Kobar dan sejumlah pasar tradisional, kemarin.
Kendati Pemda Kabupaten Kobar memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha SPBU yang nakal, karena menjual BBM ke pihak distribusi atau ke pelangsir, Riduansyah tidak mau terburu-buru mengambil tindakan.
Saat ini, katanya, dia belum tahu sanksi apa yang bisa dikenakan ke SPBU yang menjual BBM ke pelangsir. Dia bahkan belum tahu apakah itu sebuah pelanggaran. "Itu sebabnya, saya perlu memastikan dulu. Perlu bicara dengan pihak Pertamina Kumai. Saya tidak mau gegabah mengabil keputusan," tandasnya.
Masalah kekacauan pendistribusian BBM di Kobar hampir terjadi setiap tahun. Antrean panjang di SPBU sudah menjadi pemandangan biasa. Masyarakat juga sudah tahu, jika SPBU hanya beroperasi sampai pukul 14.00 WIB. Kemudian SPBU buka lagi sekitar pukul 22.00 sampai 12.00, melayani penjualan BBM dalam skala besar, diriken dan drum.
Sebelumnya, anggota DPRD Kobar Tri Handoyo Putro menegaskan, terjadinya antrean BBM tidak bisa disalahkan pihak SPBU. "SPBU itu hanya mengikuti apa kata Pertamina," katanya ketika dihubungi pertelepon.
Dia menegaskan, selama pendistribusian masih amburadul antara kebutuhan masyarakat dan industri, situasi sulit teratasi. Apalagi ditambah jumlah kendaraan yang terus meningkat.
Belum lagi, katanya, suplai BBM bersubsidi kenyataannya tiap tahun memang dikurangi. "Jadi, kuncinya tetap pada distribusi," tukasnya.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pengesahan Raperda Tunggu Bupati Tetap

Kotawaringin Barat
Kamis, 19 Agustus 2010 14:39
BELUM adanya bupati tetap untuk Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), ke- mungkinan besar akan menunda pengesahan beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) yang kini tengah dibahas DPRD.
"Dalam penerapannya memang harus disahkan oleh Bupati tetap," papar Wakil Ketua DPRD Kobar Hasanuddin Noor, kemarin.
Saat ini, jelas Hasanuddin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar sudah mulai membahas raperda dan peraturan daerah (perda) yang akan diubah.
"Pembahasan ini memang penting bagi masyarakat Kobar karena pada akhirnya akan berujung pada peningkatan APBD serta kesejahteraan masyarakat."
Itulah sebabnya, kemarin DPRD Kobar mulai menggelar rapat ulang terkait pembahasan raperda dan perubahan perda.
Pembahasan raperda dan perda sempat tertunda karena anggota DPRD menurut Mulyadin dari Komisi C, sibuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati, temuan BPK, pembentukan Badan Kehormatan, serta pembentukan tim kerja Pansus terkait temuan BPK. "Karena kesibukan itu, sedikitnya ada 11 raperda yang pembahasannya masih tertunda," ujar Mulyadin, kemarin.
Sebelas raperda dan perda yang dibahas antara lain mengenai pembentukan Desa Berambai Makmur di Kecamatan Pangkalan Banteng, pembentukan Desa Karang Sari di Kecamatan Pangkalan Banteng, dan pembentukan Desa Sungai Pulau di Kecamatan pangkalan Banteng. Dibahas juga raperda tentang pajak hotel, restoran, izin angkutan, hingga sarang burung walet.
Dalam bahasan kemarin, anggota dewan fokus membicarakan raperda mana saja yang perlu diutamakan.
Rapat pembahasan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30. Peserta rapat hanya sekitar delapan anggota dewan. Dari perbincangan itu akhirnya disepakati ada delapan poin raperda yang pembahasannya akan diutamakan. Di antaranya tentang pajak sarang burung walet, pajak hotel, restoran, dan penerangan jalan.
Mulyadin mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 3 hari, terhitung 18 Agustus untuk melakukan pembahasan 8 poin raperda yang sudah disepakati.
"Kami yakin waktu yang telah kami sepakati, cukup untuk membahas raperda yang tertunda," kata dia.
Nantinya dalam pembahasan, pendapat dari semua komisi akan dijadikan acuan untuk memperbaiki, sehingga bisa menghasilkan perda yang baik.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Kemiskinan PR Berat bagi Pemkab

Kotawaringin Barat
Kamis, 19 Agustus 2010 14:39
PENGENTASAN kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Berbagai program telah diluncurkan, namun sampai sekarang belum menunjukkan hasil maksimal. Data jumlah angka kemiskinan belum berubah, yaitu sekitar 4.343 ribu kepala keluarga (KK) sejak tahun 2008.
Padahal, menurut Suyanto, kepala Dinas Sosial Kobar, berbagai program telah digulirkan.
Karena itu pemkab akhirnya meluncurkan program lanjutan yang dananya diambil dari APBN melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Mudah-mudahan program ini bisa bergulir dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk pengentasan menyeluruh masih sulit. Tahun ini saja pengentasan baru mencapai 880 KK melalui program ini," terang Suyanto.
Dalam prosesnya setiap kelompok akan mendapat bantuan Rp20 juta. Uang itu akan ditransfer melalui rekening kelompok. "Dari 880 KK dibagi menjadi 88 kelompok. Per kelompok terdiri dari 10 KK, yang dibagi di 3 Kecamatan di antaranya, Arut Utara, Kolam serta Kumai."
Ketua Komisi B DPRD Kobar Jubair Arifin menyatakan sangat mendukung program tersebut. DPRD hanya berharap, survei dilakukan dengan hati-hari agar program benar-benar tepat sasaran.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Jika Janji hanya Sekadar Janji

Kotawaringin Barat
Kamis, 19 Agustus 2010 14:38
LAMA ditunggu, janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) untuk memperbaiki rumah keluarga miskin di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) tidak kunjung terwujud.
Padahal, menurut Musawwir, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kolam, janji bedah rumah itu sudah lama diucapkan. Bahkan sudah ada pembicaraan angka, yaitu sebesar Rp7,5 juta yang akan disalurkan lewat kelurahan.
"LPMK ditunjuk kelurahan untuk mengelola dana itu, bahkan sudah membuat rekening. Namun sampai sekarang belum ada realisasi. Janji pemkab seharusnya April lalu," papar Musawwir.
Harno dari LPMK pun mengungkapkan hal yang sama. Dia menyayangkan karena tidak ada kelanjutan kabar dari pemkab. "Kalau begini kami yang jadi tidak enak, karena warga kan berharap dan terus bertanya," katanya.
Sejauh ini, papar Musawwir, pihak kelurahan telah menyelesaikan syarat yang diminta. Antara lain evaluasi dan laporan pernyataan tertulis, sebagai syarat untuk mendapatkan dana bedah rumah. "Tapi sampai sekarang belum juga terwujud," tukas Musawwir.
Baru-baru ini LPMK mencoba melakukan inisiatif dengan mengumpulkan dana dan material bangunan dari masyarakat. Mereka kemudian membangun dua rumah kecil layak huni untuk dua keluarga kurang mampu.
Rumah itu sekarang sudah ditempati dengan status hak pakai.
"Untuk sementara baru itu yang bisa kami lakukan. Kami berharap pemerintah bisa melanjutkan program yang sudah dijanjikan," tandasnya.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Polisi Musnahkan Barang Bukti

Kotawaringin Barat
Kamis, 19 Agustus 2010 14:37
TUJUH dari 11 paket narkoba, barang bukti hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Satuan Buru Sergap (Buser) Kepolisian Resor (Polres) Kotawaringin Barat (Kobar) dimusnahkan di halaman Mapolres Kobar, kemarin.
Proses pemusnahan dilakukan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Anton Charliyan secara simbolis, didampingi Kapolres Kobar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nuryadi Purtono.
Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Bun.
Barang bukti yang dimusnahkan kemarin merupakan hasil sitaan Buser Polres Kobar dari seorang pemuda bernama Rio. Rio ditangkap saat bermain billiard di salah satu tempat billiard yang ada di belakang Gereja Imannuel, Pangkalan Bun.
"Barbuk (barang bukti) ini berasal dari Operasi Pekat yang dilaksanakan jajaran Buser, dan salah satunya dengan menangkap Rio ketika dia tengah bermain billiard di tempat tersebut sekitar pukul 23.30 WIB (8/8) lalu," ujar Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Kobar Ronny William Manusiwa.
Dari pengakuan tersangka ketika pemeriksaan, barang haram itu didapat dari seorang pengedar yang menjadi langganannya. Identitas pengedar psikotropika jenis sabu itu sudah diketahui dan saat ini sedang dalam pengejaran polisi.
Sedangkan Rio, masih dijerat sebagai pemakai. Namun, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan apakah tersangka juga berprofesi sebagai pengedar.
Dimintai konfirmasi mengenai sisa paket narkoba yang belum dimusnahkan, menurut Ronny, dua paket dijadikan sample di laboratorium forensik dan dua paket sisanya digunakan sebagai barang bukti selama persidangan.
Kapolres Kobar AKBP Nuryadi Purtono di sela-sela acara pemusnahan mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya telah menangani sedikitnya enam kasus narkoba.
"Selama tahun ini sedikitnya ada enam kasus narkoba yang berhasil ditangani jajaran Polres Kobar, yang terakhir adalah yang kita musnahkan barang buktinya kali ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Kalteng mengaku, justru prihatin dengan keberhasilan jajaran Polres Kobar menangkap pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
Sebab, kata dia, hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba telah masuk ke Kobar.
"Kalau sabu ini sudah termasuk yang high class (kelas atas), bukan barang ‘kacangan’. Jadi sangat disayangkan hal itu juga telah masuk peredarannya di Kobar ini," ujarnya.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pagar Jalan Turunan Istana Kuning Roboh

Kotawaringin Barat
Kamis, 19 Agustus 2010 14:36
PAGAR di jalan turunan Istana Kuning, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), roboh, kemarin malam.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin merobohkan bangunan yang ada di sekitarnya.
Ironisnya, bangunan pagar yang roboh itu baru berdiri sekitar dua tahun. Usia yang masih sangat muda untuk sebuah bangunan yang terbuat dari beton berpondasi batu.
Edi, warga yang rumahnya berada tempat di bawah pagar itu menduga, robohnya pagar tersebut disebabkan pondasi bangunan yang tidak kuat. Pondasi, katanya, hanya menempel pada tanah.
"Pondasi pembuatan pagar jalan itu tidak begitu dalam, hanya sekitar 30 centimeter sampai 50 centimeter," ungkapnya.
Menurut Edi, jika hujan deras kembali mengguyur Pangkalan Bun, tidak menutup kemungkinan kerusakan pagar akan bertambah parah.
Siti, warga di lokasi yang sama menambahkan, robohnya bangunan pagar itu diiringi longsor yang disertai lumpur. Lumpur itu membanjiri rumah-rumah warga di sekitar lokasi longsor.
"Banjir lumpur itu mencapai betis orang dewasa dan baru subuh hari saya selesai membersihkan rumah," ungkap Siti.
Saat ditanya berapa kerugian yang dialami Siti, ia mengaku tidak ada. "Hanya korban tenaga karena harus membersihkan lumpur yang masuk ke rumah hingga pagi," akunya.
Warga lainnya menilai, kerusakan pagar itu akan menjadi proyek empuk Pemkab Kobar.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

Pasar Ramadan Mulai Ditinggalkan Pembeli

Di jantung Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), tepatnya di Lapangan Tugu, Kelurahan Raja, terdapat Pasar Ramadan. Pasar yang menyediakan beraneka ragam jajanan untuk berbuka puasa ini memang su­dah menjadi agenda rutin Pem­kab Kobar.

Awalnya, pasar yang muncul setiap memasuki Ramadan ini menjadi salah satu potensi wi­sata religi. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, Pasar Ramadan yang beberapa tahun lalu begitu megah, kini mulai sepi pengunjung. Hal ini seiring munculnya pasar serupa di be­berapa lokasi berbeda.

Tercatat, Pasar Ramadan ju­ga ada di Kelurahan Baru, Ke­lurahan Madurejo, dan Kelura­han Mendawai, belum lagi pen­jual kue dadakan yang muncul di depan rumah atau kios. Keberadaan beberapa lokasi Pasar Ramadan baru ini sebenarnya menguntungkan mas­yarakat, sebab membuat alter­natif pilihan bertambah. Namun di sisi lain, kebera­daan mereka membuat kon­sentrasi pembeli menjadi terpe­cah. Akibatnya, Pasar Ramadan yang dulu begitu megah kini mulai sepi.

Antusiasme masyarakat ha­nya pada awal puasa, namun Semakin mendekati akhir Ra­madan, suasana pasar menjadi sepi. Padahal, jika dibanding­kan dengan tahun-tahun sebe­lumnya, dari awal puasa hingga akhir, selalu ramai pembeli. Sepinya pembeli di Pasar Ra­madan diakui para penjual kue dan lauk pauk di pasar ini. Hadijah, penjual kue basah di Pasar Ramadan mengatakan, seharusnya Pasar Ramadan hanya ada satu, sehingga para pembeli tidak terpencar. "Ken­dati para pembeli itu hanya di­picu rasa penasaran untuk me­ngunjungi Pasar Ramadan yang lain," katanya.

Hal senada juga diungkap­kan Hamisah dan Fitri, penjual kue di pasar yang sama. Menurut mereka, seharusnya semua pedagang kue dikumpulkan di satu Pasar Ramadan agar para pembeli terkonsentrasi di satu tempat. "Bagusnya memang dijadi­kan satu saja di sini dan juga disiapkan tempat duduk (lese­han atau sejenisnya) untuk me­reka yang ingin berbuka di to­kasi Pasar Ramadan," ucap Fitri, seraya menambahkan, dirinya terpaksa menambah modal ka­rena keuntungan yang didapat tidak bisa menutup modal un­tuk berjualan esok hari.

Juariyah, pedagang lauk­ pauk di Pasar Ramadan menga­ku, modal yang dikeluarkan setiap hari berkisar Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu. Sedangkan keuntungan yang diperoleh paling tinggi Rp 150 ribu per hari. Bahkan apabila hujan turun, hasil jualan hanya bisa mengembalikan modal.

Menurunnya jumlah pem­beli di Pasar Ramadan, me­nurut Pengamat Ekonomi Kobar Maslipansyah, me­nunjukan bahwa daya beli masyarakat saat ini sangat rendah. Tingginya animo masya­rakat berkunjung atau membeli makanan untuk berbuka di Pasar Ramadan hanya terjadi pada awal­-awal puasa. Itu pun hanya disebabkan rasa penasaran mereka. Setelah itu, masya­rakat akan kembali ke selera awal yang disesuaikan de­ngan kondisi keuangan.
Dia juga menilai, berku­rangnya jumlah pembeli di Pasar Ramadan disebabkan harga makanan yang disaji­kan tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi masyara­kat Kobar. (Sumber: Borneo News, 19 Agustus 2010)

Desa Lada Mandala Jaya Juara Harapan 3

Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional

Dengan perjuangan maksimal, akhirnya Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berhasil menyabet juara harapan ketiga pada lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.

Bersaing ketat dengan desa/kelurahan perwakilan 33 provinsi, Desa Lada Mandala Jaya pertama­-tama mampu menembus urutan 10 besar nasional. Dari 10 desa/kelurahan tersebut, kemudian dinilai kembali. Hasil akhirnya, Desa Lada Mandala Jaya menempati peringkat 6 besar nasional.

"Kita sudah berjuangg semaksimal mungkin untuk meraih yang terbaik di kancah nasional. Kita patut bersyukur Desa Lada Mandala Jaya dapat meraih juara harapan 3 nasional," kata Camat Pangkalan Lada, Rodi Iskandar didampingi Kades Lada Mandala Jaya, PKK, LPM, dan BPMD Kabupaten dan Provinsi Kalteng.

Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kobar, Siswanto menjelaskan,beberapa indikator yang dipresentasikan di hadapan juri antara lain mengenai kondisi pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat itu, Pemkab Kobar sangat optimis masuk tiga besar karena presentasi yang disampaikan dapat meyakinkan tim penilai. Siswanto berharap prestasi tersebut bisa menjadi contoh bagi pemerintah desa dan kelurahan lain di Kabupaten Kobar agar benar-benar serius dalam menata, mengelola dan membangun, serta mensejahterakan masyarakatnya. (Sumber: Radar Sampit, 18 Agustus 2010)

Pendataan Honorer Kategori I Berakhir

Pendataan tenaga honor yang bekerja di instansi peme­rintah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk kate­gori I berakhir kemarin. Namun, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupa­ten Kobar belum bisa merilis berapa jumlah honorer yang terdata karena masih dalam tahap rekapitulasi. Honorer kategori I yakni pegawai pemerintahan yang di­angkat berdasarkan surat keputusan kepala dinas.

Menurut Kepala BKD Kobar Gusti Muhammad Imansyah, hasil pendataan pegawai honor kategori I akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 31 Agustus menda­tang. Sedangkan untuk penanggung jawab validasi pegawai honor, menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab Ins­pektorat Kabupaten.

Setelah pendataan pegawai honorer kategori I selesai, BKD akan melanjutkan dengan pendataan pegawai honor kategori II atau pegawai honor yang bekerja di instansi pemerintah dengan surat keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki hak otorisasi.

"Namun, data pegawai honor yang masuk pun masih harus melalui verifikasi lagi sehingga belum tentu juga bisa semua lulus kualifikasi pengangkatan jadi CPNS," ujarnya. (Sumber: Borneo News, 19 Agustus 2010)

Pakaian Pramuka Diganti Batik

Perubahan Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemkab Kobar

Seragam pramuka tidak lagi menjadi pakaian dinas harian pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Kobar. Sebelumnya, seminggu sekali, tepatnya pada hari Sabtu, mereka diwajibkan menggunakan seragam pramuka. Sebagai gantinya menggunakan pakaian batik khas Kobar.
Perubahan ini mengacu dengan Peraturan Bupati Kobar Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS Dilingkungan Pemkab Kobar, Bab V Pasal 28. Keputusan itu dibuat Ujang Iskandar sewaktu menjabat Bupati Kobar.
Dalam peraturan tersebut, alasan penggunaan pakaian batik motif Kobar tersebut dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai. Karenanya perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemkab Kobar. Dan salah satu pakaian yang dipergunakan yakni pakaian batik motif Kobar. Apalagi sebelumnya batik Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari Unesco sebagai benda warisan manusia Indonesia.
Pakaian yang akan dipergunakan nantinya oleh PNS di lingkungan Pemkab Kobar, yakni untuk Senin menggunakan pakaian Linmas, Selasa dan Rabu pakaian PDH, Kamis pakaian warna gelap model PDL lengan panjang, Jumat pakaian batik motif kalteng, atau pakaian olahraga, dan Sabtu pakaian batik motif Kobar yang menggantikan pakaian pramuka.
Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kobar, Jamri, mengaku heran dengan perubahan ini. Menurutnya, bahwa penggunaan pakaian pramuka tersebut merupakan MoU antara Kwartir Daerah Kalteng dengan Pemerintah Provinsi Kalteng. (Sumber: Radar Sampit, 17 Agustus 2010)

Pasar Murah Segera Digelar

Merangkaknya harga sejumlah kebutuhan pokok (sembako) mulai disikapi oleh Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar). Untuk menekan pergerakan harga, dalam waktu dekat pemkab akan menggelar Pasar Murah. "Sasaran Pasar Murah ditujukan kepada warga yang kurang mampu. Rencana ini akan segera dikoordinasikan agar bisa sece¬patnya direalisasikan," kata Plh Bupati KobarAchmad Riduansyah.
Riduansyah mengakui bahwa kenaikan harga sembako hampir terjadi disemua pasar, baik pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan lainnya. Meski kenaikan harga dipandang masih dapat dijangkau masyarakat. pemkab merasa perlu untuk menekan harga, terlebih ketika mendekati lebaran.
"secara nonformal, rencana menggelar Pasar Murah sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait yang akan menanganinya. kata Riduansyah.
Mengantisipasi, lonjakan harga yang semakin tak terkendali, beberapa waktu lalu Pemkab Kobar telah menggelar rapat ketahanan pangan. Ada beberapa poin penting sebagai upaya menekan kenaikan harga. Diantaranya mempercepat pendistribusian raskin dan mengimbau para dis¬tributor dan pedagang besar agar tidak menaikkan harga secara spekulatif. Terkait stok beras, evaluasi pemkab ketersediaan beras masih mencukupi hingga lebaran mendatang.
"Stok beras di pasaran maupun di Bulog masih aman hingga lebaran mendatang. Tambahan pasokan beras dari PuIau Jawa dipastikan masih ada," kata Kadisperindag Didie A Runuk.
Dugaan sejumlah pihak bahwa kenaikan harga di pasaran sengaja dimainkan oleh pedagang karena minimnya pengawasan pemerintah langsung dibantah. Menurut Didie, kenaikan harga lebih disebabkan faktor alam dan kendala distribusi. (Sumber: Radar Sampit, 18 Agustus 2010)

21 Anggota Pramuka Terima Satya Lencana Pancawarsa

Sebanyak 21 anggota pramuka Kobar mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Pancawarsa I,II,III dan IV. Mereka dianggap telah berjasa dan mengabdikan diri dalam gerakan pramuka. Tanda penghargaan tersebut disematkan Iangsung Pjs Bupati Kobar A Riduansyah, saat upacara HUT Ke-49 Gerakan Pramuka, di halaman Kantor Bupati Kobar, Sabtu (14/8)
Dalam sambutan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Azrul Azwar yang dibacakan A. Riduansyah mengingatkan berbagai masalah yang terkait dengan semakin menurunnya akhlak dan pekerti kaum muda, seperti menipisnya sifat kejujuran, kurangnya sikap santun terhadap orang yang lebih tua, kurang menghargai pendapat orang lain, penyelesaian masalah dengan cara kekerasan, ingin menang sendiri serta tidak menerima kekalahan.
Dengan berbagai masalah itu, katanya, tentu saja tidak menggembirakan karena sejarah telah menunjukan bahwa keruntuhan suatu bangsa dimulai dengan menurunya semangat dan rasa kebangsaan serta semakin lunturnya akhlak dan pekerti kaum muda.
Rapuhnya sendi-sendi yang menopang sebuah bangsa ini sangat terkait dengan ketidakberhasilan kita melaksanakan upaya pembentukan watak dan karakter kaum muda, padahal telah sama diketahui bahwa kaum muda sebagai bagian dari komponen bangsa sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada tata nilai dan budaya bangsa.
Nah, menariknya dalam upacara tersebut banyak peserta pingsan karena tak tahan menahan terik matahari. Apalagi saat bersamaan mereka sedang menjalani ibadah puasa. (Sumber: Radar Sampit, 16 Agustus 2010)

Manajer Pelni Pangkalan Bun Berganti

Manajer PT Pelni Cabang Pangkalan Bun berganti. Eko Sugiarto menggantikan H Sutrisno. Serah terima jabatan disaksikan langsung Pjs Bupati Kobar Achmad Riduansyah dan unsur muspida, akhir pekan tadi.

Direktur SDM dan Umum PT Pelni Jakarta, H Agus Sumitro saat pelantikan dan serah terima jabatan mengatakan mutasi dilingkungan PT Pelni merupakan hal yang lumrah dan merupakan realisasi dan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan karir pegawai.

Menurutnya mutasi dan promosi jabatan ini akan selalu dilaksanakan pada setiap oraganisasi dan cabang dilingkungan PT.Pelni, seiring dengan kebutuhan perusahaan, sekaligus untuk menciptakan suasana baru, peningkatan pengabdian dan etos kerja sistem, pembinaan karier dan prestasi kerja. Untuk itu, diingatkan Agus, promosi atau mutasi ini hendaknya selalu dipandang dalam konteks yang positif.

Sementara Pjs Bupati Kobar Achmad Riduansyah berharap kepada pejabat baru dapat mempertahankan, meningkatkan dan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan serta keberhasilan yang telah dicapai oleh manager sebelumnya.

Riduansyah juga meminta jajaran Pelni untuk mempertahankan dan meningkatkan dukungan serta dedikasi yang tinggi kepada pimpinan dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dibidang pelayaran.

Mengantisipasi arus mudik lebaran melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Riduansyah meminta jajaran PT Pelni tetap optimal memberikan pelayaran yang prima kepada penumpang. (Sumber: Radar Sampit, 16 Agustus 2010)