Pemkab Kebingungan Atasi Antrean BBM

Kotawaringin Barat

Jumat, 13 Agustus 2010 00:20

BENANG kusut antrean bahan bakar minyak (BBM) agaknya masih akan terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sampai sekarang belum mempunyai solusi, meski mengetahui akar persoalan ada di masalah distribusi. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Abdul Yunus mengatakan pihaknya sudah mencoba berbagai cara, namun sampai sekarang memang belum membuahkan hasil. "Kami pernah meminta pihak SPBU membuat pernyataan tertulis setiap harinya yang menyatakan pada jam berapa minyak habis. Tapi mereka tidak mau. Penolakan ini juga sudah akmi ungkapkan ke DPRD," katanya, kemarin. Pemkab meminta surat pernyataan itu karena pihak SPBU seringkali mengatakan BBM habis, tapi pada malam hari masih menjual berdrum-drum kepada pembeli tertentu. Pengamat ekonomi Kobar Maslipansyah juga mengatakan hal yang sama. Dia menegaskan, solusinya bukan dengan cara menambah jumlah Kuota BBM. Pasalnya, persoalan yang dihadapi bukan pada jumlah suplai, tapi lebih pada pendistribusian. Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kobar Ridhuansyah pun menyadari akar persoalan ada di pendistribusian. "Pemerintah Daerah Kobar tidak memiliki wewenang untuk meminta pertamina menambah jumlah kuota per SPBU. Juga tidak mempunyai wewenang menindak SPBU nakal," ujarnya, kemarin. Kuota BBM Lalu, siapa yang seharusnya bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat? Yunus mengatakan, pihaknya tidak keberatan bahkan merasa senang jika ada investor yang berniat membuka usaha SPBU. Masalahnya, pembangunan SPBU tanpa menambah suplai BBM, diyakini tidak memecahkan masalah. Apalagi jika pendistribusian BBM tetap tidak dibereskan. Terkait jumlah kuota BBM di Kobar, Yunus mengaku tidak mengetahui pasti. Saat itu, dia langsung menelpon Kepala Pertamina Kumai Gusti Fauzi. Namun, percakapan itu tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Yunus ragu sendiri. "Ini Kepala Pertamina Kumai Gusti Fauzi?" katanya di akhir percakapan. Kepada Borneonews, Yunus mengaku heran karena orang Pertamina sendiri tidak mengetahui berapa suplai BBM untuk wilayah Kobar. Sebelumnya, anggota DPRD Kobar Tri Handoyo Putro menegaskan, terjadinya antrean BBM tidak bisa disalahkan pihak SPBU. "SPBU itu hanya mengikuti apa kata Pertamina," katanya ketika dihubungi pertelepon. Dia menegaskan, selama pendistribusian masih amburadul, antreanBBM tetap sulit teratasi. Apalagi ditambah fakta jumlah kendaraan yang terus meningkat. “Belum lagi suplai BBM bersubsidi pada kenyataannya tiap tahun dikurangi. jadi, kuncinya tetap pada distribusi," tukasnya. Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/