Mendagri Diharapkan Bijak Mengambil Keputusan

Kotawaringin Barat
Selasa, 24 Agustus 2010 23:32
PENCOPOTAN Subahagio dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) oleh DPP Partai Demokrat, mengundang pro dan kontra. Banyak yang menilai pusat terlalu mengintervensi persoalan daerah.
Apalagi sebelumnya, intervensi pusat membuat kabupaten yang terkenal dengan hasil sawitnya ini mengalami kekosongan pemimpin. Belum adanya bupati tetap dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Berkaitan dengan masalah-masalah itu, reporter Borneonews Thomas Andho Meinardo mewawancarai Subahagio.
Berikut sebagian kutipan perbincangan yang dilakukan di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kobar, kemarin.

Bagaimana sebenarnya kondisi Kobar saat ini?
Kobar saat ini butuh pimpinan yang bermoral dan berkomitmen. Kobar butuh pemimpin yang bisa memberikan solusi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Intinya, Kobar tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pintar bicara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa mengatasi masalah serta tahu kondisi lapangan.

Bagaimana kondisi lapangan di Kobar?
Dilihat dari segala hal, perkebunan, tambang, hutan, segala sesuatunya sudah tersedia. Hanya saja butuh keseriusan dan komitmen seorang pemimpin atau kepala daerah. Kobar sudah memiliki modal untuk maju, tinggal melanjutkan dengan sungguh-sungguh.

Apa harapan Anda?
Saya berharap Mendagri segera mengambil keputusan yang bijaksana, menentukan kepala daerah di Kobar. Siapa pun pemimpinnya, kami tetap mendukung dan bekerjasama dengan baik untuk kemajuan Kobar.

Terkait surat pencopotan Anda sebagai Ketua DPRD?
Saya hanya pasrah dan menyerahkan segalanya pada masyarakat untuk lebih menilai dan memahami sendiri persoalannya. Bagi anggota DPRD, lebih baik dilakukan pembahasan lewat rapat antaranggota untuk menindaklanjuti keputusan DPP Pusat yang menurut saya kurang pas dengan PP No 16 tahun 2010 dan UU No27 tahun 2009.

Ada yang berpendapat, surat pemecatan itu diberikan karena Anda dianggap membangkang dari partai?
Saya memegang prinsip saja. Kalau partai sudah tidak percaya lagi kepada saya dan ada pengganti yang lebih baik, saya tidak akan menutup diri untuk mundur. Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturanyang berlaku, yaitu sebagai anggota dewan hanya meneruskan Keputusan KPU Kobar pada Gubernur, terkait hasil pemilihan kepala daerah Juni lalu yang dimenangkan pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno.

Sepertinya situasi politik di Kobar jadi tidak menentu, bagaimana menurut Anda?
Menurut saya kurang transparan saja. Yang perlu saya sampaikan, masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu menyesatkan.

Harapan Anda ke depan terkait situasi politik Kobar?
Kondusif atau tidaknya situasi politik di Kobar dikembalikan pada keputusan dari pusat. Mendagri harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Saya juga berharap para politik elit bijaksana dalam bersikap, tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi yang akhirnya membawa dampak besar hingga merugikan masyarakat.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/