Komunitas Blogger Kotawaringin Barat

Islamic Calendar

Islamic Widget

Minggu, 01 Agustus 2010

BKD Dituntut Transparan soal Rekrutmen CPNS

Kotawaringin Barat
Selasa, 27 Juli 2010 01:01

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus lebih proaktif menangani soal pendataan jumlah tenaga honorer khususnya para guru. Ini menyangkut masa depan dan karir mereka.

FORUM Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHS- NI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mempertanyakan kejelasan tentang Surat Edaran (SE) No 05/2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 28 Juni 2010. Mereka merasa diombang-ambing oleh aparat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar karena informasi proses pendataan tenaga honorer untuk calon

pegawai negeri sipil (CPNS) amat minim.
"Di daerah lain sudah didata, kenapa di Kobar belum ada pendataan? Padahal penerimaan CPNS sebentar lagi dibuka," kata juru bicara FTHSNI Kabupaten Kobar Edi Pakisto di Pangkalan Bun, kemarin
Dalam rapat FTHSNI Kabu-paten Kobar yang dihadiri oleh seluruh guru honorer non-anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan nonanggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Minggu (25/7) disepakati agar para guru honorer tidak datang sendiri-sendiri ke Kantor BKD Kabupaten Kobar. Kesepakat-an ini untuk mencegah kasus yang dialami NN, seorang guru honorer saat menanyakan soal SE No 05/2010 ke BKD.
Para guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tersebut, ungkap Edi, hanya meminta kejelasan dan perhati-an dari Pemkab Kobar terkait pendataan tenaga honorer.
Mereka menginginkan agar pihak BKD lebih memprioritas-kan para guru honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. "Keadaan sekarang harga-harga sudah mahal. Dengan gaji Rp300 ribu-Rp400 ribu per bulan bagaimana keluarga guru bisa cukup untuk biaya hidup sebulan," imbuh Edi.
Ditemui terpisah, Ahmadi Riansyah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kobar mengatakan, jika SE No 05/2010 tersebut memang sudah dikirimkan sejak Juni lalu oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, maka tidak ada alasan bagi BKD untuk tidak melaksanakan pedoman tersebut. "Ada baiknya, BKD Kobar tidak hanya diam menunggu bola tapi harus menjemput bola untuk menindaklanjutinya," katanya, kemarin.
Padahal daerah lain sudah mendata ulang jumlah tenaga honorer.

Sumber : http://borneonews.co.id/news/kobar/

1 komentar: