Kobar Tidak Ada Penerimaan CPNS

Kabar baik berhembus bagi peminat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini, pemerintah menyetop program penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru. Moratorium yang sudah berjalan pada 2011 dan 2012 telah efektif mengerem laju pertumbuhan abdi negara baru.
Namun kabar baik ini nampaknya tidak berlaku bagi warga Kabupaten Kotawaringin Barat. Pasalnya dari pengumuman yang dirilis melalui website resmi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sabtu (20/7) pekan lalu, nama Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat tidak tercantum sebagai Kabupaten yang mendapat jatah penerimaan CPNS pada 2013 ini.
Sebanyak 29 Kementrian dan 36 Lembaga akan melakukan seleksi CPNS tahun ini dengan formasi sebanyak 20 ribu. Sedangkan Pemerintah Daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu orang dari jalur umum terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi dan 193 Kabupaten/Kota. Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementrian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis (18/7).
Mengetahui kabar tersebut, berbagai tanggapan mengemuka dari masyarakat. Sujarno warga Pangkalan Banteng, mengatakan jumlah PNS di Kobar masih kurang, terlihat masih banyaknya tenaga honorer guru. “Dibilang cukup ya relatif, namun melihat kebanyakan tenaga honorer di sekolah dasar kan membuktikan bahwa Kobar ini masih membutuhkan pegawai lagi,” ujarnya.
Peryataan berbeda diungkapkan Sulis, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kinerja aparatnya dan melakukan pemerataan pegawai yang saat ini menumpuk di perkotaan, sedangkan dipedalaman sama sekali tidak diperhatikan.
Terpisah Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Muallami, Senin (22/7), membenarkan bahwa tahun 2013 ini Kobar tidak akan ada penerimaan CPNS. Hal itu disebabkan belanja pegawai lebih dari 50 persen dari anggaran belanja pemerintah sehingga dilakukan penundaan penerimaan CPNS.
“Tidak hanya Kobar saja yang tahun ini tidak ada penerimaan CPNS, itu sesuatu yang wajar dengan demikian maka kita harus melakukan optimalisasi kinerja para PNS yang ada,” ujarnya. (Sumber Radar Sampit, 24 Juli 2013)