ADD 2012 Baru Terserap 53,49 Persen

Serapan alokasi dana desa (ADD) menjelang tutup tahun 2012 masih rendah. Dari dana yang digelontorkan sebesar Rp 17 miliar, hingga akhir November baru terserap Rp 9,2 miliar atau 53,49 persen. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan belum dilakukan pencairan maka dana itu akan hangus.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kobar, Aida Lailawati menjelaskan dari enam kecamatan se-Kobar, serapan yang paling minim adalah desa di Kecamatan Arut Utara (Aruta), sebesar 39,69 persen dari total Rp 2,2 miliar lebih.
Sementara paling tinggi serapannya adalah Arut Selatan (Arsel) 67,11 persen dari total anggaran Rp 2,6 miliar lebih. “Dari semua desa yang ada di Kobar, sehingga saat ini masih ada yang belum mencairkan sama sekali ADD di Tahun 2012, ada juga yang baru mencairkan ADD tahap satu,” ungkap Aida, kemarin (12/12).
Ditambahkannya untuk di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa yang terancam ADD-nya hangus yakni Desa Pangkalan Banteng dan Desa Sungai Pakit. Sebab, dua desa ini hanya mampu mencairkan ADD tahap satu saja sampai akhir tahun ini. Kemudian di Kecamatan Pangkalan Lada, ada satu desa yakni Desa Pandu Sanjaya, Di Kecamatan Arut Utara, ada satu desa yakni Desa Sambi yang baru menyelesaikan tahap satu, Kecamatan Kolam ada satu desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Sekonyer dan Bakau. “Dari 7 desa tadi, hampir semuanya masih tahap satu, tetapi ada juga yang belum sama sekali mencairkan ADDnya, seperti Desa Bakau yang tahun ini hanya mengambil Silfa Tahun lalu,” bebernya.
Dari beberapa desa yang masih sangat minim penyerapannya ini, mayoritas terkendala laporan pertanggungjawaban pada pencairan sebelumnya, sehingga ketika laporan pertanggungjawaban nya belum lengkap secara otomatis tidak akan bisa mencairkan tahap berikutnya.
Menurut Aida, kendala yang ditemui salah satunya adalah lemahnya sumberdaya manusia (SDM), bahkan ada beberapa desa yang mengurus laporannya kepala desanya sendiri. Padahal lanjut Aida, pelatihan setiap tahun digelar, tetapi masih saja ada yang belum memahami.
Namun demikian, diakuinya bahwa ada beberapa kelemahan dari pemerintah daerah sendiri yang kedepan perlu adanya perbaikan, yakni masalah minimnya anggaran. Hal ini menurutnya berpengaruh terhadap pelatihan yang diselenggarakan pihaknya. “Idealnya pelatihan minimal setiap desa tiga orang, karena minimnya anggaran sehingga hanya menyertakan satu desa, sehingga menjadi terbatas,” jelasnya.
Terpisah Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Pangkalan Banteng, Iman Maarif, juga membenarkan bahwa SDM sangat mempengaruhi terhadap jawaban ADD dimasing-masing desa. Selain itu lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Sekretaris atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi kendala tersendiri.
“Di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa, Sungai Pakit dan Pangkalan Banteng, yang baru tahap satu, padahal dalam setiap pertemuan kita sering tekanan jika ada kendala agar bisa bertanya sehingga bisa dipecahkan bersama, tetapi karena tidak ada tanggapan, itu adalah hak masing-masing pemerintahan desa,” jelasnya. (Sumber Radar Sampit, 13 Desember 2012)