Provinsi Kotawaringin Lolos Verifikasi, Sebagai Daerah Otonom Baru

SAMPIT, Semangat warga Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Seruyan, Lamandau, dan Sukamara semakin berkobar untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Kotawaringin.  Ini setelah Provinsi Kotawaringin dinyatakan lolos seleksi oleh Badan Legislasi DPR RI sebagai daerah otonom baru (DOB).
Untuk menjadi provinsi definitif pada awal tahun 2014 mendatang, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) di-deadline harus mengantongi rekomendasi dari Gubernur dan Ketua DPRD Kalteng sebelum November 2013. Sekretaris BP3K Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Suhartono Firdaus membenarkan bahwa Provinsi Kotawaringin memang telah dinyatakan lolos seleksi oleh Badan Legislasi DPR RI.
“Informasi di ChirpstoriesTwitter soal lolos seleksi Provinsi Kotawaringin memang benar,” kata Joko, sapaan Suhartono Firdaus kepada Radar Sampit kemarin (18/4).
Dua pekan lalu, ungkapnya, tim BP3K telah diminta oleh Komisi II DPR RI untuk berdialog. Pertemuan tersebut dihadiri perrwakilan BP3K dari tiga kabupaten yakni Kobar, Lamandau, dan Sukamara. “BP3K dari Kotim dan Seruyan berhalangan hadir,” ungkapnya.
Menindaklanjuti syarat teknis yang belum bisa dipenuhi, menurut rencana Jumat (19/4) hari ini tim BP3K akan bertemu di Pangkalan Bun. Tenggat waktu rekomendasi Gubernur dan Ketua DPRD Kalteng yang harus dikantongi tersebut akan dibahas pada pertemuan tersebut.
“Termasuk juga kajian akademisnya. Institut Teknologi Bandung (ITB) yang akan membuat kajiannya. Dana yang diminta memang cukup besar yakni Rp1,5 miliar,” ujarnya.
Mengingat dana yang cukup besar tersebut, Joko mengungkapkan salah satu kepala daerah berharap agar dana kajian akademis tersebut dipikul bersama oleh lima kabupaten. Agar rekomendasi segera ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD Kalteng, BP3K menyerukan agar warga Kotawaringin mengirimkan petisi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalteng.
Saat ini BP3K sudah mendapatkan dukungan 5 Bupati untuk pemekaran. Tim BP3K juga sudah melakukan hearing dengan Komisi II DPR RI. Hasilnya Kotawaringin & Papua Tengah merupakan dua dari 17 Daerah Otonom Baru (DOB) telah lolos verifikasi di Badan Legislasi DPR RI & akan diserahkan kepada Presiden dalam waktu dekat.
Saat ini kendala yang dihadapi hanya persetujuan dari Gubernur Kalteng dan Ketua DPRD Kalteng. Meski terlihat berat, namun BP3K tetap akan berusaha mendapatkan tandatangan persetujuan tersebut dengan dukungan seluruh masyarakat Kobar, Kotim, Seruyan, Lamandau & Sukamara.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi meminta agar Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang legowo dan bisa ikut mendorong untuk memuluskan langkah pembentukan Provinsi Kotawaringin, pecahan dari Kalimantan Tengah (Kalteng). Keikhlasan melepaskan ego untuk kepentingan lebih luas dinilai lebih penting dibanding mempertahankan ego hanya untuk kepentingan politik.
“Sekarang ini tinggal good will-nya Pemprov Kalteng. Pertanyaannya, ikhlas tidak gubernur bicara untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan egonya yang dikedepankan, kalau ingin pembangunan cepat, harus ikhlas melepaskan ego,” kata Supriadi sebelumnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kotim ini menilai, semua kabupaten di wilayah Kotawaringin sepakat ingin pemekaran, namun, jika tanpa dukungan pemprov Kalteng, hal itu akan sulit terwujud. Pemekaran dinilai tepat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan selama ini yang dinilai lamban. Dengan pemekaran, diharapkan pembangunan bisa bergerak lebih cepat.
“Kami pasti mendukung, karena tujuan pemekaran sangat positif untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Di tempat yang sama,  Wakil Ketua DPRD Kotim Juanda menuturkan, pemekaran Kalteng saat ini merupakan kebutuhan bagi daerah untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Kemampuan wilayah Kotawaringin untuk berdiri sendiri sebagai provinsi dinilai sudah layak. Saat ini, semua wilayah Kotawaringin perlu bersatu untuk mendesak pemekaran wilayah.
Juanda menuturkan, meski keinginan dan harapan publik di wilayah Kotawaringin itu bakal lama terealisasi, namun, jika semua pihak satu suara dan bisa duduk satu meja, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan mengabulkan pemekaran tersebut. Dalam hal ini, dukungan penuh dari Pemprov Kalteng sangat dibutuhkan.
“Perlu komitmen semua komponen, termasuk provinsi juga. Jadi, jangan melihat ketika provinsi Kalteng ini terpisah, Kalteng menjadi kekurangan dari segi pembangunan, jangan dipandang kesana, justru, kalau dimekarkan, anggaran bisa lebih fokus, apalagi wilayah Kalteng saat ini sangat luas,” tandasnya. (jid)

Jam Kerja Dikurangi saat Ramadhan

Selama Ramadhan, jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di Kotawaringin Barat berkurang. Aktifitas senam dan apel ditiadakan.
Kepala BKD Kobar Gusti Imansyah mengatakan, dalam surat edaran menyebutkan, satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang melaksanakan lima hari kerja masuk kerja pada pukul 07.30 WIB lebih mundur 30 menit. Sedangkan pulangnya lebih awal 30 menit, yaitu jam 15.00 WIB. Sedangkan istirahat pada pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Saat hari Jum’at masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, istirahatnya pukul 11.00 WIB – 12.30 WIB.
Sementara bagi SKPD yang melaksanakan enam hari kerja, selama Ramadhan juga sama masuk kerja pukul 07.30 WIB. Sedangkan pulangnya bisa lebih awal 30 menit kecuali hari Jum’at dan Sabtu.
“Pengaturan jam kerja diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan tanpa harus menggangu kinerja yang juga merupakan kewajiban dari masing-masing pegawai,” ungkap Imansyah.
Selain pengaturan jam kerja selama bulan puasa PNS di lingkungan Pemkab Kobar juga untuk sementara pada bulan Ramadhan di seluruh SKPD agar meniadakan    olahraga atau senam kesegaran jasmani (SKJ) dan apel baik pagi maupun sore.
Imansyah menghimbau PNS agar tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak bekerja dengan baik. Semangat kerja dan disiplin harus tetap dijalankan demi pelayanan kepada masyarakat. (Sumber Radar Sampit, 08 Juli 2013)

Berharap Tak Ada Pemadaman Selama Ramadhan

Pemadaman listrik yang sering terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bukan hanya membuat geram sejumlah warga, namun juga anggota DPRD Kobar. Sejumlah anggota legislatif menilai pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pangkalan Bun buruk.
“Sering sekali mati secara tiba-tiba. Kami berharap kepada PLN, selama Ramadhan tidak ada mati listrik,” kata Rahmadi Riansyah, anggota DPRD Kobar, senin (8/7) lalu.
Ia berharap, PLN Pangkalan Bun bisa mengatasi segala kemungkinan yang mengakibatkan jaringan listrik di Kobar padam. Menurutnya, sejumlah pemadaman yang terjadi dinilainya janggal. Ia merasa sanksi dengan alasan PLN yang menyampaikan bahwa akibat gangguan jaringan. Alasannya selain sering terjadi (pemadaman) matinya aliran listrik juga kerap terjadi pada saat cuaca sedang tidak buruk. “Kalau misal alasan binatang , kan bisa diatasi dengan memberi pengaman,” imbuh politisi PDIP Kobar itu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Darmawan, anggota Komisi A DPRD Kobar. Terkait pelayanan PLN Pangkalan Bun ini, pihaknya akan memanggil PLN Pangkalan Bun untuk meminta penjelasan. “Tanggal 1 Agustus rencananya kami panggil, sudah dijadwalkan,” ungkap politisi Golkar ini. (Sumber Radar Sampit, 10 Juli 2013)

Soto Manggala, Makanan Khas Kobar yang Selalu Laris

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak aneka kuliner, salah satunya soto manggala makanan khas Kobar banyak ditemukan di Pasar Ramadhan, Lapangan Tugu Pangkalan Bun.
Bagi masyarakat Kobar, tentu sudah familiar dengan soto manggala. Namun bagi para pendatang, banyak yang belum tahu. Soto manggala terbuat dari singkong, kuah agak sedikit kental, ditambah irisan ayam ataupun daging serta ikan laut.
Ny Tini (35), pedagang di pasar Ramadhan, mengaku soto manggala yang dijualnya selalu habis diburu warga Pangkalan Bun. Soto manggala memang nikmat untuk menu berbuka puasa karena berbahan dari manggala atau singkong dicampur irisan ayam atau ceker ayam.
“Dalam dua hari buka, menu soto manggala memang banyak diburu masyarakat untuk berbuka puasa,” kata Tini.
Saat awal Ramadhan, soto manggala biasanya baru habis pukul 19.00 WIB. Tapi dalam dua hari ini, soto manggala sudah habis saat waktu buka puasa tiba.
Setiap satu mangkuk soto manggala dihargai Rp 5 ribu. Sedangkan untuk tambahan ceker ataupun ikan harus ditambah Rp 3 ribu. “Sehingga satu porsinya itu Rp 8 ribu,” ujarnya.
Mengenai keuntungan yang didapat ketika barang dagangan habis, kata Tini, antara 100 sampai 150 ribu. Kalau habis semua bisa Rp 150 ribu. Tapi kalau amsih ada sisanya baik jajanan atau yang lain paling Rp 100 ribuan untung bersihnya,” bebernya. (Sumber Radar Sampit, 13 Juli 2013)

Tidak Perlu Khawatir Lagi Bayar Pengobatan

Sebanyak 65 ribu warga Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai layanan jaminan kesehatan baik dari KKS, Jamkesmas, dan jamkesda. Masyarakat miskin dapat menikmati fasilitas kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun lantaran biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Yuli, misalnya warga Kecamatan Kotawaringin Lama yang mengindap penyakit batu ginjal. Selama berobat di puskesmas dia menyodorkan KKS yang dibagikan oleh Bupati Kobar beberapa waktu lalu. Dengan KSS semuanya benar-benar gratis. “Tidak hanya di puskesmas saja, tapi saat dirujuk di rumah sakit juga sama. Semua biaya obat dan sebagainya itu memang gratis,” kata Yuli kemarin siang.
Sebelum dirinya mempunyai kartu tersebut, suaminya sering masuk rumah sakit. Untuk mengurus surat miskin sangat sulit, dan terkadang yang dibilang gratis masih ada tambahan beli obat sendiri. “Tapi sekarang dari awal masuk hingga dirawat, bahkan samapi penyakitnya berangsur-angsur pulih, tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Jadi dampaknya sangat bagus, tidak perlu repot lagi  mengurus kartu miskin,” ujarnya.
Sebagai petani sayuran yang penghasilannya tidak tetap, dia tidak canggung lagi untuk berobat ke rumah sakit. Padahal jika membayar sendiri, dirinya menghabiskan uang jutaan rupiah. “Tapi dengan KKS saya sangat terbantu karena saya ini hanya penjual sayur keliling yang penghasilannya tidak jelas. Kadang sayur habis, bahkan sayuranya tidak laku,” bebenya.
Sementara Bupati Kobar Ujang Iskandar mengatakan, KKS untuk masyarakat kurang mampu ini kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berobat. “Program pengobatan gratis ini merupakan salah satu keinginan saya dari dulu serta janji saya kepada masyarakat. Maka dari itu kartu sakit tersebut kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, KKS juga bisa digunakan untuk berobat di luar Pangkalan Bun, yakni seperti halnya RSUD dr Murjani Sampit, RSUD dr Doris Sylvanus dan RSUD Ulin Banjarmasin. (Sumber Radar Sampit, 15 Juli 2013)

Bupati Sidak Pasar Indrasari

Kenaikan harga kebutuhan pokok selama beberapa pekan terakhir mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bupati Kobar menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Indarsari Pangkalan Bun kemarin (15/7).
Sidak untuk mengetahui harga barang dipasaran. Bupati langsung berkeliling dan menanyai pedagang kebutuhan pokok baik yang menjual sayuran, daging, beras dan lainnya. Dari ujung ke ujung banyak pedagang mengaku kenaikan harga sembako memang sebagian akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Harga barang sudah naik dari pemasok sehingga mengakibatkan kenaikan harga di Pasar Indrasari. Seperti halnya daging yang naik lantaran dari pemasok yang di Jawa sudah naik.
“Daging sapi di pasar sekarang ini Rp 105 ribu untuk sapi jenis limosin, sedangkan untuk sapi lokal hanya Rp 100 ribu per kilogram. Harga ambil kami dari Jawa sudah Rp 85 – 90 ribu, sehingga untuk ongkos dan segala macam kami naikan harganya menjadi Rp. 105 ribu,” kata Aluh di hadapan Bupati Kobar.
Usai sidak, Ujang Iskandar mengatakan, harga kebutuhan pokok memang ada kenaikan yang semuanya tidak terlepas dari momen Ramadhan dan kenaikan harga BBM. “Kalau untuk segala kebutuhan memang ada kenaikan dari beras dan susu serta yang lain, tapi masih dalam batas yang wajar. Yang tidak wajar ini adalah cabai yang harganya sempat tembus Rp 100 ribu per kilogram dan kini sudah turun menjadi Rp 90 ribu  per kilogram,” ujarnya.
Melalui sidak tersebut, Pemkab akan melakukan evalusi terkait adanya kenaikan yang hampir menyeluruh. Pihaknya khawatir harga naik lagi menjelang lebaran. “Habis sidak ini kami akan merapatkan dengan semua dinas lintas sektor. Paling tidak upaya kami dalam mencegah kenaikan harga di pasaran baik itu menggelar pasar murah atau upaya lainnya. Karena masyarakat tentu kasian karena semuanya naik,” bebernya. (Sumber Radar Sampit, 16 Juli 2013)

Wacana pembentukan provinsi baru di Indonesia

Wacana pembentukan provinsi baru di Indonesia^[rujukan?]

Memiliki 34 provinsi provinsi yang telah ada di Indonesia kini, telah tumbuh beberapa wacana dan aspirasi masyarakat untuk mendirikan provinsi-provinsi baru di Indonesia. Pembentukan provinsi baru ini dapat didasari atas beberapa hal; misalnya kondisi alam dan ekonomi, keadaan sosial masyarakat, keterkaitan beberapa kabupaten/kota dalam suatu kesatuan sejarah, suku bangsa dan budaya, dan lain sebagainya.
Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah; beberapa provinsi dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari kepada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Secara administratif paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Kritisi

Meskipun semangat awalnya adalah otonomi daerah dan perbaikan pelayanan administrasi kepada masyarakat melalui pemangkasan birokrasi pada tingkat provinsi, beberapa pihak mengkritik pemekaran yang berlebihan dapat berdampak buruk. Pemekaran yang terlalu jauh dan berlebihan justru mengakibatkan membengkaknya jumlah pegawai pemerintahan, semakin banyak jabatan-jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan provinsi dan pemborosan keuangan daerah melalui penambahan birokrat yang membebani anggaran daerah akibat pembayaran gaji dan tunjangan. Pemekaran tanpa disertai konsolidasi demokrasi yang utuh dan matang melalui pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dapat menciptakan dinasti keluarga elite-elite politik baru yang menguasai provinsi atau kabupaten bagaikan kerajaan kecil dalam Republik Indonesia. Selain itu pemekaran provinsi dengan memisahkan beberapa kabupaten dari provinsi induk dapat menjadi isu rawan yang dihinggapi sentimen perpecahan; baik antar suku-bangsa, agama maupun antar-golongan sehingga berpotensi dampak buruk bagi semangat persatuan Indonesia.
Pembentukan ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia. Dibawah ini merupakan wacana bakal calon/daftar nama kabupaten/Kota yang akan dimekarkan menjadi Provinsi di Indonesia.

Pemekaran Provinsi Aceh

Secara administrasi pemerintahan pembagian wilayah Provinsi Aceh saat ini terdiri atas 5 kota dan 18 kabupaten.

Provinsi Aceh

1. Kota Banda Aceh (ibu kota)
2. Kota Sabang
3. Kota Langsa
4. Kota Lhokseumawe
5. Kabupaten Aceh Timur
6. Kabupaten Aceh Besar
7. Kabupaten Aceh Tamiang

Provinsi Aceh Barat Selatan

1. Kabupaten Aceh Jaya
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Nagan Raya
4. Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Simeulue

Provinsi Aceh Leuser Antara

1. Kabupaten Bener Meriah
2. Kabupaten Aceh Tengah
3. Kabupaten Gayo Lues
4. Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kota Subulussalam
6. Kabupaten Aceh Singkil

Pemekaran Provinsi Sumatera Utara

Ada keinginan dikalangan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara untuk memekarkan provinsi ini, atas 5 provinsi, antaranya^[1]

Provinsi Sumatera Utara

Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kabupaten Langkat
2. Kota Binjai
3. Kota Medan (ibu kota)
4. Kabupaten Karo
5. Kabupaten Deli Serdang
6. Kabupaten Serdang Bedagai
7. Kota Tebingtinggi
8. Kabupaten Simalungun
9. Kota Pematangsiantar
10. Kabupaten Dairi
11. Kabupaten Pakpak Bharat
12. Kabupaten Teluk Aru
13. Kabupaten Langkat Hulu
14. Kabupaten Simalungun Hataran
15. Kota Berastagi

Provinsi Tapanuli

Provinsi Tapanuli merupakan rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara, terletak pada bagian Barat kawasan Sumatera Utara saat ini. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Sibolga (ibu kota)
2. Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kabupaten Tapanuli Utara
4. Kabupaten Samosir
5. Kabupaten Toba Samosir
6. Kabupaten Humbang Hasundutan

Provinsi Kepulauan Nias

Rencana provinsi ini terletak pada Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara saat ini. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Gunung Sitoli (ibu kota)
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Nias Barat
4. Kabupaten Nias Selatan
5. Kabupaten Nias Utara

Provinsi Sumatera Timur

Rencana provinsi ini terletak pada kawasan pesisir timur Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi:

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Batubara
3. Kota Tanjungbalai (ibu kota)
4. Kabupaten Labuhanbatu
5. Kabupaten Labuhanbatu Utara
6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Provinsi Sumatera Tenggara

Rencana provinsi ini berada pada kawasan tenggara Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Mandailing Natal
3. Kota Padang Sidempuan (ibu kota)
4. Kabupaten Padang Lawas
5. Kabupaten Padang Lawas Utara

Pemekaran Provinsi Riau

Provinsi Riau

1. Kota Pekanbaru (ibu kota)
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Rokan Hulu
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Kuantan Singingi
6. Kabupaten Indragiri Hilir
7. Kabupaten Indragiri Hulu

Provinsi Riau Pesisir

1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Siak
3. Kabupaten Rokan Hilir
4. Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Kota Dumai

Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau

1. Kota Tanjungpinang (ibu kota)
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Lingga

Provinsi Kepulauan Riau Barat

1. Kota Batam
2. Kabupaten Karimun
3. Kabupaten Batam Kepulauan
4. Kabupaten Kepulauan Kundur
5. Kabupaten Kepulauan Meranti

Pemekaran Provinsi Natuna Anambas

1. Kabupaten Natuna
2. Kabupaten Anambas

Pemekaran Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

1. Kabupaten Batanghari
2. Kabupaten Muaro Jambi
3. Kota Jambi (ibu kota)
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi Jambi Barat

1. Kabupaten Bungo
2. Kabupaten Tebo
3. Kabupaten Kerinci
4. Kabupaten Merangin
5. Kabupaten Sarolangun
6. Kota Sungaipenuh

Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan

1. Kabupaten Musi Rawas Utara (dalam proses pengajuan)^[2]
2. Kabupaten Danau Ranau
3. Kabupaten Besemah

Provinsi Ogan Komering

1. Kabupaten Ogan Ilir
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu
4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pemekaran Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu

1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Kaur
4. Kabupaten Seluma
5. Kota Bengkulu (ibu kota)

Provinsi Lembah Pesisir

1. Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kabupaten Kepahiang
3. Kabupaten Lebong
4. Kabupaten Mukomuko
5. Kabupaten Rejang Lebong
6. Kota Curup (Ibu kota)

Pemekaran Provinsi Lampung

Ada keinginan dikalangan seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk memekarkan provinsi ini, atas 4 provinsi, antaranya

Provinsi Lampung

Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Bandar Lampung (Ibu Kota)
2. Kabupaten TanjungKarang
3. Kabupaten TelukBetung
4. Kabupaten Rajabasa
5. Kabupaten Panjang

Provinsi Lampung Selatan

Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Kalianda (Ibu Kota)
2. Kabupaten Tanggamus
3. Kabupaten Pesawaran
4. Kabupaten Pringsewu
5. Kabupaten Natar Agung
6. Kabupaten Lampung Tenggara

Provinsi Lampung Tengah

Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Metro (Ibu Kota)
2. Kota Gunung Sugih
3. Kabupaten Lampung Timur
4. Kabupaten Seputih Barat
5. Kabupaten Seputih Timur
6. Kabupaten Labuhan Meringgai

Provinsi Lampung Utara

Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kota Kotabumi (Ibu Kota)
2. Kabupaten Bukit Abung Benatu
3. Kabupaten Sungkai Bunga Mayang
4. Kabupaten Lampung Barat
5. Kabupaten Tulang Bawang
6. Kabupaten Way Kanan
7. Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Kabupaten Mesuji
9. Kabupaten Pesisir Barat

Pemekaran Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung

1. Kabupaten Belitung
2. Kabupaten Belitung Timur
3. Kabupaten Bangka
4. Kabupaten Bangka Barat
5. Kabupaten Bangka Selatan
6. Kabupaten Bangka Tengah
7. Kota Pangkalpinang (ibu kota)

Pemekaran Provinsi DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Megapolitan

Pemekaran provinsi DKI Jakarta bukanlah memekarkan Jakarta menjadi beberapa provinsi baru, melainkan perluasan DKI Jakarta; membentuk satu provinsi baru dengan status Daerah Khusus Ibukota dengan menggabungkan wilayah-wilayah penyangga di sekitar Jakarta dalam satu kesatuan administrasi, yaitu Jabodetabek ke dalam Jakarta. Wacana pembentukan provinsi baru perluasan DKI Jakarta ini disebut Jakarta Megapolitan.^[3] Wacana ini diajukan karena kawasan DKI Jakarta sangat terkait dengan wilayah sekitarnya dan merupakan satu ekosistem tunggal; sistem Daerah Aliran Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Kali Bekasi. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan tata air, lingkungan hidup, dan tata guna bangunan dan tanah. Pemisahan dalam tiga provinsi selama ini memperumit masalah dan mempersulit koordinasi dalam memecahkan masalah demografi dan lingkungan hidup, misalnya dalam upaya penanggulangan banjir DKI Jakarta, tata pembuangan sampah, transportasi dan jaringan jalan, akibat masing-masing provinsi memiliki kepentingan dan agendanya tersendiri.
Kabupaten/kota yang diajukan untuk membentuk DKI Jakarta Megapolitan antara lain:

1. Jakarta Pusat
2. Jakarta Utara
3. Jakarta Barat
4. Jakarta Selatan
5. Jakarta Timur
6. Kepulauan Seribu

Digabungkan dari Provinsi Jawa Barat:

1. Kota Bekasi
2. Kabupaten Bekasi
3. Kota Depok
4. Kota Bogor
5. Kabupaten Bogor

Digabungkan dari Provinsi Banten:

1. Kota Tangerang

Pemekaran Provinsi Jawa Barat

Provinsi Cirebon

Secara historis kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon yang memiliki kebudayaan yang khas, yakni perpaduan kebudayaan Jawa dan Sunda. Calon ibu kota provinsi ini adalah Kota Cirebon. Pada mulanya, Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung adalah:

1. Kota Cirebon (Ibukota)
2. Kabupaten Cirebon
3. Kabupaten Indramayu
4. Kabupaten Majalengka
5. Kabupaten Kuningan

Empat kabupaten dan satu kota ini terletak di pantai bagian utara Provinsi Jawa Barat bagian timur. Provinsi ini mungkin juga akan ditambah Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur (bila dua kabupaten turut dimekarkan), tetapi dikurangi Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kecenderungan ini berjalan manakala Pemerintah Kabupaten Majalengka menolak untuk bergabung dengan rencana pembentukan Provinsi Cirebon.^[4] Juga halnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak ingin berpisah dari Jawa Barat.^[5] Penolakan Kabupaten Majalengka dan Kuningan ini karena secara kebudayaan kedua kabupaten ini lebih dekat dan condong dengan kebudayaan Sunda Priangan Timur dibandingkan kebudayaan Cerbonan pesisir. Keterkaitan Kuningan dan Majalengka lebih dengan kesatuan Priangan Timur, yang juga mencakup Sumedang, Ciamis, Kota Banjar, dan Tasikmalaya. Yaitu wilayah historis bekas Kerajaan Galuh.

Provinsi Bekasi Raya

Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kabupaten Bekasi
2. Kota Bekasi

Provinsi Bogor Raya

Wacana ini digagas oleh Bupati Bogor, Rahmat Yasin^[6]. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung yakni :

1. Kabupaten Bogor
2. Kota Bogor (Ibukota)
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kabupaten Cianjur

Namun, perjuangan Pemekaran Provinsi Bogor Raya mengalami hambatan. Terutama karena masyarakat Kabupaten Cianjur menolak bergabung dengan Provinsi Bogor Raya. Mereka mengganggap pemekaran ini tidak menguntungkan bagi masyarakat Cianjur dan terkesan dipaksakan^[7].

Provinsi Jawa Barat

1. Kota Bandung (Ibukota)
2. Kabupaten Bandung
3. Kota Cimahi
4. Kabupaten Cianjur
5. Kota Sukabumi
6. Kabupaten Sukabumi
7. Kabupaten Purwakarta
8. Kabupaten Subang
9. Kabupaten Garut
10. Kabupaten Sumedang
11. Kota Tasikmalaya
12. Kabupaten Tasikmalaya
13. Kabupaten Ciamis
14. Kota Banjar
15. Kota Depok
16. Kota Bogor
17. Kabupaten Bogor
18. Kabupaten Kuningan
19. Kabupaten Majalengka
20. Kabupaten Cianjur
21. Kabupaten Pangandaran

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Banyumas

Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung kedalam provinsi ini meliputi :

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Purbalingga
3. Kabupaten Kebumen
4. Kabupaten Banyumas
5. Kabupaten Cilacap
6. Kabupaten Brebes
7. Kabupaten Tegal
8. Kota Tegal (Ibukota)
9. Kabupaten Pemalang

Akan tetapi, Masyarakat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes menolak wacana ini.^[8]
Beberapa kabupaten di wilayah ini juga berpotensi untuk dimekarkan menjadi kota dan kabupaten baru. Sesuai aspirasi yang berkembang di masyarakat, di antaranya yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kabupaten Majenang, Kota Purbalingga, Kota Banjarnegara, Kota Kebumen, Kota Brebes, dan Kota Pemalang.
Luas wilayah calon provinsi ini adalah: 10.150 km² atau 31,19% dari luas Jawa Tengah sekarang. Sedangkan jumlah penduduknya adalah ± 9.713.000 jiwa atau 32,48% dari penduduk Jawa Tengah. Sehingga kepadatannya adalah 956 jiwa/km². Letak geografisnya adalah di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat.

Daerah Istimewa Surakarta

Daerah Istimewa Surakarta atau Provinsi Surakarta sebetulnya pernah berdiri sejak awal kemerdekaan hingga 16 Juni 1946. Status hukumnya adalah dibekukan untuk sementara, sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946.^[9] Latar belakang dibentuknya Daerah Istimewa ini karena keistimewaan Surakarta yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.
Wacana penghidupan kembali provinsi atau daerah istimewa di wilayah ini semakin menguat.^{[10][11][12][13]}
Kabupaten/Kota yang kemungkinan akan bergabung meliputi:

1. Kabupaten Boyolali
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Klaten
4. Kota Surakarta (Ibukota)
5. Kabupaten Sragen
6. Kabupaten Sukoharjo
7. Kabupaten Wonogiri.

Selain itu ada beberapa kabupaten/kota di eks-Karesidenan_Madiun di Jawa Timur yang rencananya akan digabungkan. Hal ini karena apabila Daerah Istimewa Surakarta benar-benar terbentuk, daerah di eks-Karesidenan_Madiun akan memiliki ibukota provinsi yang lebih dekat yaitu Surakarta, daripada Surabaya sehingga cenderung lebih diperhatikan. Selain itu wilayah eks-Karesidenan Madiun seperti Ponorogo dan sekitarnya memiliki kultur historis dan budaya yang sama kuatnya dengan Surakarta sehingga sangat pas untuk dipasangkan. Sayang, rencana ini tidak disetujui oleh DPRD Jawa Timur.^[14][15]
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung tersebut meliputi:

1. Kota Madiun
2. Kabupaten Madiun
3. Kabupaten Ngawi
4. Kabupaten Ponorogo
5. Kabupaten Pacitan

Provinsi Muria Raya

Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung yang meliputi:

1. Kabupaten Kudus
2. Kabupaten Pati(Ibukota)
3. Kabupaten Jepara
4. Kabupaten Rembang
5. Kabupaten Blora

Di wilayah ini terdapat berbagai industri besar dan kecil, seperti perusahaan rokok (Djarum, Nojorono, Sukun dll.) di Kabupaten Kudus, perusahaan makanan PT. Garudafood dan Dua Kelinci di Kabupaten Pati, perusahaan kertas Pusaka Raya (PURA) di Kudus, dan lain-lain. Potensi kayu (Perhutani) di Kabupaten Blora dan Rembang juga menjadi andalan wilayah ini. Begitu juga potensi di bidang pariwisata di hampir merata seluruh kabupaten, baik wisata alam (pegunungan, pantai, laut) maupun wisata religi. Di wilayah ini terdapat petilasan 3 dari anggota walisongo, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Kalijogo.
Di wilayah ini dahulu terdapat tiga kerajaan besar, yaitu:

• Kerajaan Kalingga Pura (yang terkenal dengan ratunya yang bernama Ratu Shima, diperkirakan terletak di utara gunung Muria, daerah Kecamatan Keling (sekarang).
• Kerajaan Kalinyamat, yang didirikan oleh Sunan Hadiri dan Ratu Kalinyaat di Kota Kalinyamat yang sekarang bernama Kecamatan Kalinyamatan, tepatnya di desa Kriyan.
• Kerajaan Demak, yang didirikan oleh Raden Fatah, yang juga menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta.

Letak geografisnya berada di pesisir utara sebelah timur dari Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Tengah

1. Kabupaten Batang
2. Kabupaten Kendal
3. Kabupaten Magelang
4. Kota Magelang
5. Kabupaten Pekalongan
6. Kota Pekalongan
7. Kabupaten Purworejo
8. Kabupaten Rembang
9. Kabupaten Salatiga
10. Kabupaten Semarang
11. Kota Semarang
12. Kabupaten Temanggung
13. Kabupaten Wonosobo

Pemekaran Jawa Timur

Provinsi Madura

Pada 26 Agustus 2007 diselenggarakan Musyawarah Besar III Masyarakat Madura Se-Indonesia di Hotel J.W. Marriot Surabaya, yang mengagendakan penguatan wacana pembentukan provinsi Madura yang terpisah dari Jawa Timur.^[16] Kabupaten yang direncanakan akan menjadi bagian dari Provinsi Madura itu adalah seluruh kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni meliputi:

1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Pamekasan
3. Kabupaten Sampang
4. Kabupaten Sumenep
5. Kabupaten Kepulauan Kangean (dalam proses pengajuan pemekaran)

Provinsi Blambangan

Provinsi Blambangan atau disebut juga provinsi Banyuwangi diajukan untuk menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Timur, karena secara historis kawasan di ujung timur Jawa Timur merupakan kawasan yang memiliki budaya tersendiri. Sejak masa Majapahit Kadipaten Lumajang maupun Kerajaan Blambangan merupakan bagian yang cukup independen dari pengaruh kekuasaan pusat. Kebudayaannya dipengaruhi kebudayaan Hindu Jawa kuno, memiliki hubungan politik dan budaya dengan Bali, dan kini dipengaruhi kebudayaan Islam melalui pesantren yang banyak berkembang di Situbondo dan Bondowoso. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini disebut keresidenan Blambangan Oost-Hoek. Kawasan ini dihuni suku asli yakni suku Osing dan suku Tengger, keduanya merupakan sub-suku Jawa. Sementara di pesisir utaranya banyak dihuni suku Madura dan di sisi baratnya dihuni suku Jawa. Beberapa kabupaten/kota yang membentuk provinsi baru ini:

1. Kabupaten Banyuwangi
2. Kabupaten Situbondo
3. Kabupaten Bondowoso
4. Kabupaten Probolinggo
5. Kabupaten Jember
6. Kabupaten Lumajang

Provinsi Kediri Raya

Kejayaan kerajaan Kediri pada masa lampau serta bulatnya tekat dari masyarakat se-eks karisidenan kediri membuat masyarakat dari daerah daerah di eks-karisidenan kediri uNRUk membentuk provinsi baru, pembentukan provinsi baru ini diharapkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah-daerah tersebut, provinsi Kediriini sudah memenuhi kelayakan atau syarat untuk pembentukan sebuah provinsi baru,Beberapa kabupaten/kota yang membentuk provinsi baru ini:

1. Kota Kediri
2. Kota Blitar
3. Kabupaten Kediri
4. Kabupaten Blitar
5. Kabupaten Tulungagung
6. Kabupaten Trenggalek
7. Kabupaten Nganjuk

serta bebrerapa daerah yang rencananya akan dimekarkan:

1. Kota Pare dimekarkan dari kabupaten Kediri
2. Kota Wlingi dimekarkan dari kabupaten Blitar
3. Kota Tulungagungdimekarkan dari kabupaten Tulungagung

jika provinsi ini terbentuk, rencananya ibukota provinsi ini berada di Kota Kediri.

Pemekaran Kalimantan Barat

Provinsi Kapuas Raya

1. Kabupaten Sintang
2. Kabupaten Melawi
3. Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kabupaten Sanggau
5. Kabupaten Sekadau

Provinsi Kalimantan Barat Daya

1. Kabupaten Ketapang
2. Kabupaten Kayong Utara

Pemekaran Kalimantan Tengah

Provinsi Kotawaringin Raya^[17][18][19]

1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Kabupaten Sukamara
4. Kabupaten Lamandau
5. Kabupaten Seruyan
6. Kabupaten Katingan

Provinsi Barito Raya

1. Kabupaten Barito Utara
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Timur
4. Kabupaten Murung Raya
5. Kabupaten Barito Kuala

Pemekaran Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Tenggara^{[20][21][22][23]}

1. Kabupaten Kotabaru
2. Kabupaten Tanah Bumbu
3. Kabupaten Paser
4. Kabupaten Paser Tengah (dalam proses pengajuan)
5. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Balikpapan

Provinsi Kutai Raya^[24][25]

1. Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Kutai Tengah dimekarkan dari kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Kutai Selatan dimekarkan dari kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kabupaten Mahakam Ulu
7. Kabupaten Berau
8. Kabupaten Samboja dimekarkan dari kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kabupaten Muara Jawa dimekarkan dari kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kabupaten Muara Badak dimekarkan dari kabupaten Kutai Kartanegara

Pemekaran Sulawesi Utara

Provinsi Bolaang Mongondow

1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. Kota Kotamobagu

Provinsi Nusa Utara

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
3. Kabupaten Kepulauan Talaud

Pemekaran Sulawesi Selatan

Provinsi Luwu Raya

Provinsi ini merupakan wilayah bekas Kerajaan Luwu . Kabupaten/kota yang umungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kabupaten Luwu
2. Kabupaten Luwu Utara
3. Kabupaten Luwu Timur
4. Kota Palopo (Ibukota)
5. Kabupaten Luwu Tengah (dalam proses pengajuan)

Bila pengajuan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak berhasil, maka untuk memenuhi syarat pemekaran provinsi, dipilih opsi lain yaitu merangkul kabupaten-kabupaten di sekitar antara lain, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara (keduanya memiliki ikatan budaya dengan kabupaten di Tanah Luwu^[26]), Kabupaten Wajo, Kabupaten Kolaka Utara (Keduanya merupakan bagian dari Kedatuan Luwu^[27]), dan Kabupaten Morowali (jarak ibukota Sulawesi Tengah, Palu, lebih jauh ketimbang jarak ibukota Luwu Raya, Palopo^[27]).

Provinsi Tana Toraja

Provinsi ini merupakan wilayah penghuni asli Suku Toraja. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

1. Kabupaten Mamasa
2. Kabupaten Tana Toraja
3. Kabupaten Toraja Utara
4. Kabupaten Toraja Barat (dalam proses pengajuan]]
5. Kota Makale (dalam proses pengajuan)
6. Kota Rantepao (dalam proses pengajuan)

Pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Timur

1. Kabupaten Banggai
2. Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kabupaten Tojo Una-una
4. Kabupaten Morowali
5. Kabupaten Poso
6. Kabupaten Morowali Utara ^[2]

Pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Muna
3. Kabupaten Konawe Kepulauan (dalam proses pengajuan)^[2]
4. Kabupaten Muna Barat (dalam proses pengajuan)^[2]
5. Kota Raha (dalam proses pengajuan)^[2]

Provinsi Buton Raya

1. Kota Baubau
2. Kabupaten Buton
3. Kabupaten Buton Utara
4. Kabupaten Buton Selatan (dalam proses pengajuan)
5. Kabupaten Buton Tengah (dalam proses pengajuan)
6. Kabupaten Wakatobi

Pemekaran Nusa Tenggara Barat

Provinsi Lombok

1. Kabupaten Lombok Barat
2. Kabupaten Lombok Tengah
3. Kabupaten Lombok Timur
4. Kabupaten Lombok Utara
5. Kota Mataram

Provinsi Pulau Sumbawa

1. Kabupaten Bima
2. Kabupaten Dompu
3. Kabupaten Sumbawa
4. Kabupaten Sumbawa Barat
5. Kota Bima

Pemekaran Nusa Tenggara Timur

Provinsi Pulau Flores

1. Kabupaten Manggarai Barat
2. Kabupaten Manggarai
3. Kabupaten Manggarai Timur
4. Kabupaten Ngada
5. Kabupaten Nagekeo
6. Kabupaten Ende
7. Kabupaten Sikka
8. Kabupaten Flores Timur
9. Kabupaten Lembata

Provinsi Pulau Sumba

1. Kabupaten Sumba Barat
2. Kabupaten Sumba Barat Daya
3. Kabupaten Sumba Tengah
4. Kabupaten Sumba Timur

Provinsi Kepulauan Timor Barat

1. Kabupaten Belu
2. Kabupaten Kupang
3. Kabupaten Malaka
4. Kabupaten Rote Ndao
5. Kabupaten Sabu Raijua
6. Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Kabupaten Timor Tengah Utara
8. Kota Kupang (dalam proses pengajuan)^[2]

Pemekaran Provinsi Maluku

Provinsi Maluku

1. Kabupaten Buru
2. Kabupaten Buru Selatan
3. Kabupaten Maluku Tengah
4. Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Kota Ambon (ibu kota)

Provinsi Maluku Tenggara

1. Kabupaten Maluku Tenggara
2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. Kabupaten Kepulauan Aru
4. Kabupaten Maluku Barat Daya
5. Kota Tual

Pemekaran Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara

1. Kabupaten Halmahera Barat
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kabupaten Halmahera Tengah
4. Kabupaten Halmahera Timur
5. Kabupaten Halmahera Utara
6. Kabupaten Kepulauan Sula
7. Kabupaten Pulau Morotai
8. Kota Ternate
9. Kota Tidore Kepulauan (dalam proses pengajuan)^[2]

Pemekaran Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat

1. Kabupaten Manokwari
2. Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Fakfak
5. Kabupaten Kaimana
6. Kabupaten Manokwari Selatan
7. Kabupaten Pegunungan Arfak

Provinsi Papua Barat Daya

1. Kabupaten Raja Ampat
2. Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Sorong Selatan
4. Kabupaten Maybrat
5. Kabupaten Tambrauw
6. Kota Sorong (Ibukota)

Pemekaran Papua

Provinsi Papua

1. Kabupaten Jayapura
2. Kabupaten Sarmi
3. Kabupaten Keerom
4. Kabupaten Mamberamo Raya
5. Kota Jayapura (Ibukota)

Provinsi Papua Timur

1. Kabupaten Jayawijaya
2. Kabupaten Pegunungan Bintang
3. Kabupaten Tolikara
4. Kabupaten Lanny Jaya
5. Kabupaten Mamberamo Tengah
6. Kabupaten Nduga
7. Kabupaten Yalimo
8. Kabupaten Puncak
9. Kabupaten Puncak Jaya
10. Kabupaten Yahukimo

Provinsi Papua Tengah

1. Kabupaten Mimika
2. Kabupaten Biak Numfor
3. Kabupaten Supiori
4. Kabupaten Yapen
5. Kabupaten Waropen
6. Kabupaten Nabire
7. Kabupaten Paniai
8. Kabupaten Dogiyai
9. Kabupaten Deiyai
10. Kabupaten Intan Jaya

Provinsi Papua Selatan

1. Kabupaten Merauke
2. Kabupaten Boven Digoel
3. Kabupaten Mappi
4. Kabupaten Asmat
5. Kabupaten Muyu Mandobo (dalam proses pengajuan)
6. Kota Merauke (dalam proses pengajuan)

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Wacana_pembentukan_provinsi_baru_di_Indonesia