Berdasarkan rencana kerja anggaran (RKA) pada RAPBD Kotawaringin Barat
(Kobar) 2013, Dinas Pekerjaan Umum (PU), memiliki nilai belanja terbesar
dari sekitar 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkup
Pemkab Kobar. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora)
menduduki posisi kedua, disusul Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun ada di urutan ketiga.
Dalam pembahasan RAPBD
Kobar tahun 2013 beberapa hari lalu, tertuang di RKA Dinas Pekerjaan
Umum Kobar bahwa anggaran sebesar Rp 279 miliar lebih, sedangkan untuk
pendapatan hanya sekitar Rp 2,6 miliar. Sehingga, nilai devisit mencapai
Rp 276,6 miliar lebih.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kobar H. Agus Yuwono mengatakan,
besarnya RKA pada instansinya karena terkait program pembangunan
insfrastruktur yang masih digenjot di Kabupaten Kobar. Pembangunan fisik
seperti jalan dan jembatan menyentuh ke kecamatan hingga pedesaan.
“Kebijakan pemerintah daerah memperhatikan insfrastuktur utama seperti
jalan, sampai ke tingkat pedesaan,” kata Agus melalui saluran telepon
kemarin.
Sementara untuk RKA Disdikpora Kobar, belanja sebesar Rp
190,1 miliar lebih, dan pendapatan hanya Rp 2 juta. Devisit anggaran
lebih dari Rp 190 miliar, dari nilai belanja tersebut, mayoritas
anggaran adalah untuk belanja pegawai, baik langsung maupun tidak
langsung. Nilai untuk belanja barang dan jasa pada instansi pendidikan
hanya sebesar Rp 18,7 miliar.
Kemudian untuk rencana alokasi anggaran
pada bidang kesehatan, nilai belanja dalam RKA Dinkes Kobar sebesar Rp
46,6 miliar lebih, sementara pendapatan direncanakan sekitar Rp 2,9
miliar, sehingga nilai devisit anggaran mencapai Rp 43,6 miliar lebih.
Pendapatan
diraup dari pendapatan asli daerah (PAD) atau retribusi daerah.
Sedangkan belanja dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung,
belanja pegawai sebesar Rp 25,2 miliar lebih. Kemudian untuk belanja
langsung yakni sekitar Rp 21, 4 miliar. Belanja langsung pada Dinkes
Kobar meliputi belanja pegawai sebesar Rp 2,4 miliar lebih, belanja
barang dan jasa sekitar Rp 15,3 miliar, dan belanja modal sekitar Rp 3,5
miliar.
Selanjutnya, untuk RKA RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,
nilai rencana belanja sebesar Rp 47, 8 miliar lebih, sedangkan
pendapatan ditarget sekitar Rp 40,3 miliar. Nilai devisit pada rumah
sakit tersebut tergolong sangat kecil dibadingkan SKPD lain.
Direktur
RSUD Sultan Imanuddin dr. Sayuti Syamsul mengatakan, meski pendapatan
tergolong tinggi, rumah sakit tetap harus disubsidi oleh pemerintah
mengingat banyaknya kebutuhan operasional yang harus dikeluarkan.
Pendapatan yang diperoleh RSUD Imanuddin akan digunakan untuk keperluan
pasien seperti pembelian obat dan makanan pasien serta bahan
laboratorium. Subsidi dari pemerintah dimisalkan untuk membangun gedung,
pengadaan alat kesehatan, hingga pembayaran gaji pegawai baik yang
merupakan belanja langsung atau tidak langsung. (Sumber Radar Sampit, 05
Desember 2012).
Rabu, 19 Desember 2012
2014, Tenaga Medis Minimal D3
Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat (Kobar) kembali membuka perkuliahan
perdana program khusus diploma III (DIII) Kebidanan angkatan kedua
Poltekes Kementrian Kesehatan RI Palangka Raya di Pangkalan Bun
Kotawaringin Barat Sabtu (8/12). Program ini untuk meningkatkan kualitas
tenaga medis sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu, bayi
dan gizi buruk di Kobar.
Kepala Dinas Kesehatan Kobar Indrawan Sakti mengatakan, program khusus D3 kebidanan angkatan kedua untuk perkulihan perdana ini yang dulunya ada 40 mahasiswa untuk angkatan pertama dan sekarang turun menjadi 35 mahasiswa. Untuk menjawab tuntutan undang-undang tenaga medis kesehatan harus D3 atau setara di atasnya pada tahun 2014.
“Namun jika pada waktunya nanti patugas medis ini belum sampai D3 maka tidak diakui sebagai tenaga teknis kesehatan, dengan begitu nantinya registrasi untuk praktek kebidanan, keperawatan akan terakreditasi dari jenjang pendidikan itu sendiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Indrawan Sakti usai membuka perkuliahan perdana program D3 kebidanan Poltekes Menteri Kesehatan RI Palangka Raya di Pangkalan Bun, Sabtu (8/12) siang.
Dikatakan Indrawan, untuk menjawab semua itu diperlukan program khusus yang didukung Kementrian Kesehatan RI untuk mempercepat peningkatan kesetaraan kompetensi. “Sebenarnya masih banyak petugas kesehatan yang berada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan Dinas Kesehatan yang belum sampai D3, yakni 79 orang.
Untuk tahun depan hal seperti ini akan tetapi kita buka,” ujarnya. Selain itu program yang sedang dilakukan ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga medis dan menekan angka kematian ibu dan bayi serta angka gizi buruk yang ada di Kobar.
“Ini intinya pada tahun 2025 akan menjawab semuanya dan apakah tenaga medis yang dimiliki itu mempuni atau tidak dalam menangani kasus yang masih ada sehingga sekarang, yakni permasalahan meninggalnya ibu dan bayi ketika saat proses persalinan dan pengetasan gizi buruk,” bebernya.
Bahkan Dinas Kesehatan Kobar memberikan pelayanan kesehatan gratis dan mudah terjangkau, termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang juga harus ditingkatkan. “Dengan begitu sarana dan prasarana kesehatan yang mempuni maka harapan kami kedepan angka-angka kematian ibu, bayi serta gizi buruk dapat dientaskan. Dengan begitu derajat kesehatan masyarakat Kobar itu pelan-pelan meningkat,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan menyematkan tanda peserta mahasiswa baru kemudian dilanjutkan penandatanganan MOU antara Poltekes Kemenkes RI Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kobar, yakni melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar. (Sumber Radar Sampit, 10 Desember 2012).
Kepala Dinas Kesehatan Kobar Indrawan Sakti mengatakan, program khusus D3 kebidanan angkatan kedua untuk perkulihan perdana ini yang dulunya ada 40 mahasiswa untuk angkatan pertama dan sekarang turun menjadi 35 mahasiswa. Untuk menjawab tuntutan undang-undang tenaga medis kesehatan harus D3 atau setara di atasnya pada tahun 2014.
“Namun jika pada waktunya nanti patugas medis ini belum sampai D3 maka tidak diakui sebagai tenaga teknis kesehatan, dengan begitu nantinya registrasi untuk praktek kebidanan, keperawatan akan terakreditasi dari jenjang pendidikan itu sendiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Indrawan Sakti usai membuka perkuliahan perdana program D3 kebidanan Poltekes Menteri Kesehatan RI Palangka Raya di Pangkalan Bun, Sabtu (8/12) siang.
Dikatakan Indrawan, untuk menjawab semua itu diperlukan program khusus yang didukung Kementrian Kesehatan RI untuk mempercepat peningkatan kesetaraan kompetensi. “Sebenarnya masih banyak petugas kesehatan yang berada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan Dinas Kesehatan yang belum sampai D3, yakni 79 orang.
Untuk tahun depan hal seperti ini akan tetapi kita buka,” ujarnya. Selain itu program yang sedang dilakukan ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga medis dan menekan angka kematian ibu dan bayi serta angka gizi buruk yang ada di Kobar.
“Ini intinya pada tahun 2025 akan menjawab semuanya dan apakah tenaga medis yang dimiliki itu mempuni atau tidak dalam menangani kasus yang masih ada sehingga sekarang, yakni permasalahan meninggalnya ibu dan bayi ketika saat proses persalinan dan pengetasan gizi buruk,” bebernya.
Bahkan Dinas Kesehatan Kobar memberikan pelayanan kesehatan gratis dan mudah terjangkau, termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang juga harus ditingkatkan. “Dengan begitu sarana dan prasarana kesehatan yang mempuni maka harapan kami kedepan angka-angka kematian ibu, bayi serta gizi buruk dapat dientaskan. Dengan begitu derajat kesehatan masyarakat Kobar itu pelan-pelan meningkat,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan menyematkan tanda peserta mahasiswa baru kemudian dilanjutkan penandatanganan MOU antara Poltekes Kemenkes RI Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kobar, yakni melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar. (Sumber Radar Sampit, 10 Desember 2012).
PDAM Akan Tambah Kapasitas
Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus bertambah, Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Dharma Pangkalan Bun akan menambah kapasitas pasokan
air 50 liter per detik. Penambahan tersebut sebagai tindak lanjut
kekurangan pasokan selama ini. Air hasil pengolahan dengan kapasitas 50
liter per detik tersebut akan disalurkan ke pelanggan di Kota Pangkalan
Bun.
“Semua itu kita lakukan guna meningkatkan pelayanan pada tahun 2015 nanti sesuai dengan Millenium Development Goal’s (MDG’s), di mana 80 persen penduduk perkotaan harus terlayani air bersih dan mendapat akses air bersih. Kalau bisa, semuanya dapat terlayani dengan baik.
Namun untuk di Pangkalan Bun sendiri sebagian warga masih menggunakan air sumur dan itu adalah hal yang wajar,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Pangkalan Bun Agus Andi belum lama ini.
Dirinya menambahkan, target MDG’s 2015 itu tidak lama lagi, dan ini merupakan tantangan perusahaan.
“Apalagi seluruh pegawai PDAM telah bekerja semuanya, kami rasa tantangan itu akan mudah kita hadapi. Kita juga berharap bantuan dan saran dari dewan pengawas, sehingga tidak sampai 2015, mungkin 2014 target-target tersebut telah tercapai,” ujarnya.
Mengenai niat mereka menambah kapasitas tersebut pihak PDAM sudah mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemkab) melalui dinas terkait Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk penambahan kapasitas sejak 2011 lalu. Rencana mereka tersebut mendapat respon positif dari pihak Pemkab Kobar pihak PDAM berharap agar penambahan kapasitas sebanyak 50 liter per detik tersebut bisa terealisasikan sesuai dengan perencanaannya. “Kami sudah mengajukan hal ini pada 2011 lalu. Niat kami ini disambut baik oleh pihak DPU,” tungkasnya.
Ia memberikan, saat ini pihak PDAM memiliki kapasitas sebesar 135 liter per detik untuk se-Kobar. Sedangkan untuk di Kota Pangkalan Bun membutuhkan 100 liter per detik. Adapun lokasi untuk pembangunan seluruh pipa tersebut masih di sekitar ruang lingkup mesin PDAM saat ini. (Sumber Radar Sampit, 12 Desember 2012)
“Semua itu kita lakukan guna meningkatkan pelayanan pada tahun 2015 nanti sesuai dengan Millenium Development Goal’s (MDG’s), di mana 80 persen penduduk perkotaan harus terlayani air bersih dan mendapat akses air bersih. Kalau bisa, semuanya dapat terlayani dengan baik.
Namun untuk di Pangkalan Bun sendiri sebagian warga masih menggunakan air sumur dan itu adalah hal yang wajar,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Pangkalan Bun Agus Andi belum lama ini.
Dirinya menambahkan, target MDG’s 2015 itu tidak lama lagi, dan ini merupakan tantangan perusahaan.
“Apalagi seluruh pegawai PDAM telah bekerja semuanya, kami rasa tantangan itu akan mudah kita hadapi. Kita juga berharap bantuan dan saran dari dewan pengawas, sehingga tidak sampai 2015, mungkin 2014 target-target tersebut telah tercapai,” ujarnya.
Mengenai niat mereka menambah kapasitas tersebut pihak PDAM sudah mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemkab) melalui dinas terkait Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk penambahan kapasitas sejak 2011 lalu. Rencana mereka tersebut mendapat respon positif dari pihak Pemkab Kobar pihak PDAM berharap agar penambahan kapasitas sebanyak 50 liter per detik tersebut bisa terealisasikan sesuai dengan perencanaannya. “Kami sudah mengajukan hal ini pada 2011 lalu. Niat kami ini disambut baik oleh pihak DPU,” tungkasnya.
Ia memberikan, saat ini pihak PDAM memiliki kapasitas sebesar 135 liter per detik untuk se-Kobar. Sedangkan untuk di Kota Pangkalan Bun membutuhkan 100 liter per detik. Adapun lokasi untuk pembangunan seluruh pipa tersebut masih di sekitar ruang lingkup mesin PDAM saat ini. (Sumber Radar Sampit, 12 Desember 2012)
Aparat Sita 3.500 Liter BBM Dari Pelangsir
Selama tiga pekan menggelar razia, Polres Kotawaringin Barat (Kobar)
mengamankan 3.500 liter lebih bahan bakar minyak (BBM) dari para
pelangetap dan pelangsir (tapsir).
Kapolres Kobar AKBP Novi Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Juyanto mengatakan 3.500 liter ini terdiri dari solar dan premium. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat SPBU yang berada di dalam jerigen maupun drum. Semua barang bukti diamankan di Mapolres Kotawaringin Barat.
Para pelangsir diminta segera mudur dan tidak lagi coba-coba melakukan aksinya dengan menyerobot hak-hak masyarakat lainnya. “Kita tegaskan agar para pelangsir segera mundur dan tidak coba-coba melangsir lagi untuk mengeruk keuntungan yang berlebih. Saat ini kita berlakukan pasal 55 Undang Undang Migas ancaman hukuman 5 tahun, dan saat ini sudah ada tiga orang pelangsir yang kita tahan,” ungkap Juyanto.
Sebelumnya, seluruh tangkapan pelangsir tidak ada yang ditahan karena ancaman hukumannya maksimal hanya empat tahun. Untuk membuat efek jera, polres melakukan penahanan kepada pelangsir yang tertangkap.
Ribuan liter BBM ini, menurut Kasat Reskrim, akan dikirim ke daerah atas, seperti Kalbar, Sukamara, dan Lamandau. Namun polisi belum punya bukti bahwa BBM disalurkan ke perusahaan.
Penertiban pelangsir atau pengetap ini akan terus dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat hal ini sebagai upaya agar penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna dapat berjalan lancar, dan tidak lagi melalui tangan pelangsir atau pengetap terlebih dahulu. (Sumber Radar Sampit, 12 Desember 2012).
Kapolres Kobar AKBP Novi Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Juyanto mengatakan 3.500 liter ini terdiri dari solar dan premium. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat SPBU yang berada di dalam jerigen maupun drum. Semua barang bukti diamankan di Mapolres Kotawaringin Barat.
Para pelangsir diminta segera mudur dan tidak lagi coba-coba melakukan aksinya dengan menyerobot hak-hak masyarakat lainnya. “Kita tegaskan agar para pelangsir segera mundur dan tidak coba-coba melangsir lagi untuk mengeruk keuntungan yang berlebih. Saat ini kita berlakukan pasal 55 Undang Undang Migas ancaman hukuman 5 tahun, dan saat ini sudah ada tiga orang pelangsir yang kita tahan,” ungkap Juyanto.
Sebelumnya, seluruh tangkapan pelangsir tidak ada yang ditahan karena ancaman hukumannya maksimal hanya empat tahun. Untuk membuat efek jera, polres melakukan penahanan kepada pelangsir yang tertangkap.
Ribuan liter BBM ini, menurut Kasat Reskrim, akan dikirim ke daerah atas, seperti Kalbar, Sukamara, dan Lamandau. Namun polisi belum punya bukti bahwa BBM disalurkan ke perusahaan.
Penertiban pelangsir atau pengetap ini akan terus dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat hal ini sebagai upaya agar penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna dapat berjalan lancar, dan tidak lagi melalui tangan pelangsir atau pengetap terlebih dahulu. (Sumber Radar Sampit, 12 Desember 2012).
ADD 2012 Baru Terserap 53,49 Persen
Serapan alokasi dana desa (ADD) menjelang tutup tahun 2012 masih rendah.
Dari dana yang digelontorkan sebesar Rp 17 miliar, hingga akhir
November baru terserap Rp 9,2 miliar atau 53,49 persen. Jika sampai pada
batas waktu yang ditentukan belum dilakukan pencairan maka dana itu
akan hangus.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kobar, Aida Lailawati menjelaskan dari enam kecamatan se-Kobar, serapan yang paling minim adalah desa di Kecamatan Arut Utara (Aruta), sebesar 39,69 persen dari total Rp 2,2 miliar lebih.
Sementara paling tinggi serapannya adalah Arut Selatan (Arsel) 67,11 persen dari total anggaran Rp 2,6 miliar lebih. “Dari semua desa yang ada di Kobar, sehingga saat ini masih ada yang belum mencairkan sama sekali ADD di Tahun 2012, ada juga yang baru mencairkan ADD tahap satu,” ungkap Aida, kemarin (12/12).
Ditambahkannya untuk di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa yang terancam ADD-nya hangus yakni Desa Pangkalan Banteng dan Desa Sungai Pakit. Sebab, dua desa ini hanya mampu mencairkan ADD tahap satu saja sampai akhir tahun ini. Kemudian di Kecamatan Pangkalan Lada, ada satu desa yakni Desa Pandu Sanjaya, Di Kecamatan Arut Utara, ada satu desa yakni Desa Sambi yang baru menyelesaikan tahap satu, Kecamatan Kolam ada satu desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Sekonyer dan Bakau. “Dari 7 desa tadi, hampir semuanya masih tahap satu, tetapi ada juga yang belum sama sekali mencairkan ADDnya, seperti Desa Bakau yang tahun ini hanya mengambil Silfa Tahun lalu,” bebernya.
Dari beberapa desa yang masih sangat minim penyerapannya ini, mayoritas terkendala laporan pertanggungjawaban pada pencairan sebelumnya, sehingga ketika laporan pertanggungjawaban nya belum lengkap secara otomatis tidak akan bisa mencairkan tahap berikutnya.
Menurut Aida, kendala yang ditemui salah satunya adalah lemahnya sumberdaya manusia (SDM), bahkan ada beberapa desa yang mengurus laporannya kepala desanya sendiri. Padahal lanjut Aida, pelatihan setiap tahun digelar, tetapi masih saja ada yang belum memahami.
Namun demikian, diakuinya bahwa ada beberapa kelemahan dari pemerintah daerah sendiri yang kedepan perlu adanya perbaikan, yakni masalah minimnya anggaran. Hal ini menurutnya berpengaruh terhadap pelatihan yang diselenggarakan pihaknya. “Idealnya pelatihan minimal setiap desa tiga orang, karena minimnya anggaran sehingga hanya menyertakan satu desa, sehingga menjadi terbatas,” jelasnya.
Terpisah Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Pangkalan Banteng, Iman Maarif, juga membenarkan bahwa SDM sangat mempengaruhi terhadap jawaban ADD dimasing-masing desa. Selain itu lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Sekretaris atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi kendala tersendiri.
“Di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa, Sungai Pakit dan Pangkalan Banteng, yang baru tahap satu, padahal dalam setiap pertemuan kita sering tekanan jika ada kendala agar bisa bertanya sehingga bisa dipecahkan bersama, tetapi karena tidak ada tanggapan, itu adalah hak masing-masing pemerintahan desa,” jelasnya. (Sumber Radar Sampit, 13 Desember 2012)
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kobar, Aida Lailawati menjelaskan dari enam kecamatan se-Kobar, serapan yang paling minim adalah desa di Kecamatan Arut Utara (Aruta), sebesar 39,69 persen dari total Rp 2,2 miliar lebih.
Sementara paling tinggi serapannya adalah Arut Selatan (Arsel) 67,11 persen dari total anggaran Rp 2,6 miliar lebih. “Dari semua desa yang ada di Kobar, sehingga saat ini masih ada yang belum mencairkan sama sekali ADD di Tahun 2012, ada juga yang baru mencairkan ADD tahap satu,” ungkap Aida, kemarin (12/12).
Ditambahkannya untuk di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa yang terancam ADD-nya hangus yakni Desa Pangkalan Banteng dan Desa Sungai Pakit. Sebab, dua desa ini hanya mampu mencairkan ADD tahap satu saja sampai akhir tahun ini. Kemudian di Kecamatan Pangkalan Lada, ada satu desa yakni Desa Pandu Sanjaya, Di Kecamatan Arut Utara, ada satu desa yakni Desa Sambi yang baru menyelesaikan tahap satu, Kecamatan Kolam ada satu desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Desa Lalang dan Kecamatan Kumai ada dua desa yakni Sekonyer dan Bakau. “Dari 7 desa tadi, hampir semuanya masih tahap satu, tetapi ada juga yang belum sama sekali mencairkan ADDnya, seperti Desa Bakau yang tahun ini hanya mengambil Silfa Tahun lalu,” bebernya.
Dari beberapa desa yang masih sangat minim penyerapannya ini, mayoritas terkendala laporan pertanggungjawaban pada pencairan sebelumnya, sehingga ketika laporan pertanggungjawaban nya belum lengkap secara otomatis tidak akan bisa mencairkan tahap berikutnya.
Menurut Aida, kendala yang ditemui salah satunya adalah lemahnya sumberdaya manusia (SDM), bahkan ada beberapa desa yang mengurus laporannya kepala desanya sendiri. Padahal lanjut Aida, pelatihan setiap tahun digelar, tetapi masih saja ada yang belum memahami.
Namun demikian, diakuinya bahwa ada beberapa kelemahan dari pemerintah daerah sendiri yang kedepan perlu adanya perbaikan, yakni masalah minimnya anggaran. Hal ini menurutnya berpengaruh terhadap pelatihan yang diselenggarakan pihaknya. “Idealnya pelatihan minimal setiap desa tiga orang, karena minimnya anggaran sehingga hanya menyertakan satu desa, sehingga menjadi terbatas,” jelasnya.
Terpisah Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Pangkalan Banteng, Iman Maarif, juga membenarkan bahwa SDM sangat mempengaruhi terhadap jawaban ADD dimasing-masing desa. Selain itu lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Sekretaris atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi kendala tersendiri.
“Di Kecamatan Pangkalan Banteng ada dua desa, Sungai Pakit dan Pangkalan Banteng, yang baru tahap satu, padahal dalam setiap pertemuan kita sering tekanan jika ada kendala agar bisa bertanya sehingga bisa dipecahkan bersama, tetapi karena tidak ada tanggapan, itu adalah hak masing-masing pemerintahan desa,” jelasnya. (Sumber Radar Sampit, 13 Desember 2012)
IPAT-BO Tingkatkan Hasil Panen Padi
Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi tuan rumah workshop peningkatan
produksi pangan dengan teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali
Berbasis Organik (IPAT-BO). Event nasional itu juga dihadiri anggota DPR
RI.
Bupati Kobar H Ujang Iskandar menyampaikan workshop ini diharapkan dapat menjawab tantangan budidaya padi di Kotawaringin Barat. Inovasi teknologi ini sangat penting sebagai usaha peningkatan produktifitas padi. Untuk itu kepada para penyuluh pertanian dan para kelompok tani dapat menghadapi ini dan menyebarluaskan kepada petani lainnya di daerahnya masing-masing.
“Hal ini saya sampaikan betapa pentingnya para penyuluh dalam peningkatan produksi padi. Penyuluhan sebagai agen transfer teknologi dan ujung tombak dilapangan sudah seharusnya cepat tanggap dalam mengadopsi teknologi baru,” ungkap Bupati, kemarin (12/12).
Ditambahkannya petani harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola lahan garapannya. Dengan begitu diharapkan petani bisa melakukan inovasi dan upaya menciptakan diverifikasi pangan serta mempertahankan komoditas pangan lokal. “Harapan saya kegiatan yang diprakarsai Kementrian Riset dan Teknologi maupun UNDAP tidak berhenti disini, tapi dapat ditindaklanjuti dengan penerapan teknologi ini di Kobar melalui Demplot maupun Demfram disertai pendampingan dan pengawalan secara intensif,” ungkap Bupati.
Sekedar diketahui IPAT-BO adalah sistem produksi holistic dan terencana dengan menitikberatkan pemanfaatan kekuatan biologis tanah (pabrik pupuk alami), tanaman input lokal untuk memulihkan kesehatan lahan dan melipatgandakan hasil padi. Karena dengan teknologi ini petani akan hemat air, hemat bibit, hemat pupuk organik, hemat pestisida dan pertumbuhan serta hasil panen berlipat ganda.
Acara workshop yang juga dihadiri anggota DPR RI, Didik Salmidjardi, serta para kelompok tani se-Kobar ini sekaligus membagikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa Hanstraktor yang diserahkan secara simbolis. (Sumber Radar Sampit, 13 Desember 2012)
Bupati Kobar H Ujang Iskandar menyampaikan workshop ini diharapkan dapat menjawab tantangan budidaya padi di Kotawaringin Barat. Inovasi teknologi ini sangat penting sebagai usaha peningkatan produktifitas padi. Untuk itu kepada para penyuluh pertanian dan para kelompok tani dapat menghadapi ini dan menyebarluaskan kepada petani lainnya di daerahnya masing-masing.
“Hal ini saya sampaikan betapa pentingnya para penyuluh dalam peningkatan produksi padi. Penyuluhan sebagai agen transfer teknologi dan ujung tombak dilapangan sudah seharusnya cepat tanggap dalam mengadopsi teknologi baru,” ungkap Bupati, kemarin (12/12).
Ditambahkannya petani harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola lahan garapannya. Dengan begitu diharapkan petani bisa melakukan inovasi dan upaya menciptakan diverifikasi pangan serta mempertahankan komoditas pangan lokal. “Harapan saya kegiatan yang diprakarsai Kementrian Riset dan Teknologi maupun UNDAP tidak berhenti disini, tapi dapat ditindaklanjuti dengan penerapan teknologi ini di Kobar melalui Demplot maupun Demfram disertai pendampingan dan pengawalan secara intensif,” ungkap Bupati.
Sekedar diketahui IPAT-BO adalah sistem produksi holistic dan terencana dengan menitikberatkan pemanfaatan kekuatan biologis tanah (pabrik pupuk alami), tanaman input lokal untuk memulihkan kesehatan lahan dan melipatgandakan hasil padi. Karena dengan teknologi ini petani akan hemat air, hemat bibit, hemat pupuk organik, hemat pestisida dan pertumbuhan serta hasil panen berlipat ganda.
Acara workshop yang juga dihadiri anggota DPR RI, Didik Salmidjardi, serta para kelompok tani se-Kobar ini sekaligus membagikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa Hanstraktor yang diserahkan secara simbolis. (Sumber Radar Sampit, 13 Desember 2012)
Kwarcab Kobar Tanam 2.000 Pohon
Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kotawaringin Barat (Kwarcab Kobar) turut
berpartisipasi dalam gerakan penanaman 1 miliar pohon, yakni menanam
2.000 bibit pohon di Bumi Perkemahan Marunting Batu Aji, Dusun Sintuk,
Desa Kubu, Kumai.
Bibit yang akan ditanam oleh anggota Kwarcab Kobar tersebut diberikan oleh Dinas Kehutanan Kobar, yakni berupa bibit pohon meranti, durian, pulai, gaharu, jelutung, sengon, tanjung, mahoni, petai, karet, jabon, dan ketapang yang seluruhnya 2.000 bibit pohon.
Ketua Kwarcab Kobar H. Gusti Imansyah melalui Sekretaris Kwarcab Kobar Jamri mengatakan, penanaman bibit pohon ini melibatkan seluruh anggota Pramuka, yang terdiri dari Pengurus Kwarcab, anggota Dewan Kerja Cabang dan seluruh anggota Gudep dan Saka yang ada di Pangkalan Bun dan Kumai.
“Dengan penanaman pohon ini, Pramuka berpartisipasi aktif dalam menjaga dan menghijaukan bumi,” ujar Jamri saat memindahkan bibit pohon dari Posko Obit sebagai tempat penyediaan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan di Dishut Kobar.
Setiap tahun Pramuka ikut menyukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon. Dengan tema “Pohon Makin Sedikit, Bernafas Makin Sulit,” diharapkan semua masyarakat sadar dan tergerak untuk menanam pohon. Sampai saat ini, Buper Marunting Batu Aji sudah tertanam berbagai bibit pohon peneduh, diantaranya trumbesi, mahoni, dan ketapang, dan ditambah lagi 2.000 bibit pohon yang baru saja ditanam ini. (Sumber Radar Sampit, 14 Desember 2012)
Bibit yang akan ditanam oleh anggota Kwarcab Kobar tersebut diberikan oleh Dinas Kehutanan Kobar, yakni berupa bibit pohon meranti, durian, pulai, gaharu, jelutung, sengon, tanjung, mahoni, petai, karet, jabon, dan ketapang yang seluruhnya 2.000 bibit pohon.
Ketua Kwarcab Kobar H. Gusti Imansyah melalui Sekretaris Kwarcab Kobar Jamri mengatakan, penanaman bibit pohon ini melibatkan seluruh anggota Pramuka, yang terdiri dari Pengurus Kwarcab, anggota Dewan Kerja Cabang dan seluruh anggota Gudep dan Saka yang ada di Pangkalan Bun dan Kumai.
“Dengan penanaman pohon ini, Pramuka berpartisipasi aktif dalam menjaga dan menghijaukan bumi,” ujar Jamri saat memindahkan bibit pohon dari Posko Obit sebagai tempat penyediaan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan di Dishut Kobar.
Setiap tahun Pramuka ikut menyukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon. Dengan tema “Pohon Makin Sedikit, Bernafas Makin Sulit,” diharapkan semua masyarakat sadar dan tergerak untuk menanam pohon. Sampai saat ini, Buper Marunting Batu Aji sudah tertanam berbagai bibit pohon peneduh, diantaranya trumbesi, mahoni, dan ketapang, dan ditambah lagi 2.000 bibit pohon yang baru saja ditanam ini. (Sumber Radar Sampit, 14 Desember 2012)
Langganan:
Postingan (Atom)
